JURNAL LINGKUNGAN HIDUP

BUMI LESTARI LANGIT BEBAS POLUSI

“PENGELOLAAN HUTAN DESA SEBAGAI SATU ALTERNATIF PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT TERUTAMA DALAM KAITANYA DENGAN WACANA OTONOMI DAERAH, KHUSUSNYA OTONOMI DESA” September 28, 2009

Filed under: Sumberdaya — Urip Santoso @ 4:05 am
Tags: ,

Oleh : DIDI HERWANTO

ABSTRAK

Hutan merupakan sumber daya alam anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak terhingga nilainya. Sebagai anugerah tersebut hutan mempunyai nilai filosofi yang sangat dalam bagi kepentingan umat manusia. Dengan segala kekayaan alam yang dikandungnya, hutan memberikan kehidupan bagi makhluk hidup di bumi ini terutama bagi umat manusia. Namun demikian nilai filosofi hutan tersebut terus menerus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan hutan selama ini kurang memperhatikan arti hakekat yang terkandung pada filosofi hutan sehingga kelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu. Desa sejak dahulu tidak sekedar dipahami sebagai pemerintahan desa, tetapi seperti negara juga mencakup wilayah, masyarakat dan juga pengakuan dari luar, dalam hal ini negara. Desa biasanya mempunyai wilayah pangkuan desa yang dikelola baik sebagai sumber pendapatan ekonomi, konservasi maupun ‘kedaulatan’ desa. Wilayah itu bisa berwujud hutan dan atau tanah desa atau sering disebut tanah ulayat atau tanah adat. Tanah desa sendiri sekarang terdiri bermacam-macam seperti tanah bengkok, titi sara, tanah kas desa yang seringkali juga berwujud hutan atau kebun. Kemudian karena kondisi sosial politik negara yang kemudian menetapkan semua wilayah hutan yang secara formal tidak dibebani hak milik menjadi kawasan hutan negara, mengakibatkan wilayah pangkuan desa pun secara otomatis ‘diambil alih’ oleh negara menjadi yang kita kenal sekarang adalah Hutan Negara. Padahal kalau kita baca monografi desa-desa pasti masih terdapat hutan-hutan yang masuk wilayah administrasi desanya. Tetapi realitanya desa dan masyarakatnya hanya menjadi penonton dan kena getah pertama kali jika terjadi masalah pada hutan-hutan tersebut.

Pendahuluan

 Hutan merupakan sumber daya alam anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak terhingga nilainya bagi seluruh umat manusia. Sebagai anugerah tersebut hutan mempunyai nilai filosofi yang sangat dalam bagi kepentingan umat manusia. Dengan segala kekayaan alam yang dikandungnya, hutan memberikan kehidupan bagi makhluk hidup di bumi ini terutama bagi umat manusia. Hutan tidak saja memberikan kehidupan bagi masyarakat yang menempatinya tetapi juga masyarakat di perkotaan.

 

Namun demikian nilai filosofi hutan tersebut terus menerus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan hutan selama ini kurang memperhatikan arti hakekat yang terkandung pada filosofi hutan sehingga kelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu. Pengelolaan hutan lebih mengejar profit yaitu mencari keuntungan ekonomi semata, dan bahkan negara secara sentralistis mengeksploitir hutan sehingga fungsi sosial kepentingan umum terabaikan.

 Sebagai akibat dari pengelolaan hutan dengan cara tersebut hutan di Indonesia mengalami degradasi yang sangat tajam. Luas hutan berkurang drastis, sedangkan hutan yang tersisa juga mengalami kerusakan yang cukup parah.

 Masalah, Kondisi Hutan

 Permasalahan yang dihadapi sektor kehutanan saat ini adalah kondisi hutan yang mengalami degradasi cukup tajam. Kondisi ini mengakibatkan hutan tidak mampu lagi menjadi penyangga bagi kelestarian alam. Berbagai bencana alam yang terjadi belakangan menunjukkan keseimbangan dan kelestarian alam yang makin terganggu.

Pengelolaan hutan yang dilakukan selama ini telah menimbulkan konflik kepentingan antara pusat dengan daerah dan masyarakat setempat. Pemerintah pusat mendominasi pengelolaan hutan melalui beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau memberikan konsesi kepada swasta. Kebijakan-kebijakan yang diambil selalu mendahulukan kepentingan pusat dan sering mengabaikan kepentingan masyarakat daerah. Sehingga pengelolaan hutan yang semula bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat hanya mensejahterakan segelintir orang dan bahkan juga menimbulkan penderitaan bagi masyarakat setempat.

 Kesalahan pengelolaan hutan oleh pusat dan penyalahgunaan HPH oleh beberapa pengusaha telah mengakibatkan luas hutan berkurang drastis dan kerusakan hutan semakin parah. Setiap tahunnya terjadi degradasi hutan sebesar 1,7 juta Ha, sehingga di Sumatera luas hutan tinggal 27% dan Kalimantan 34%. Penyebab kerusakan lainnya adalah penebangan liar (ilegal), kebakaran hutan dan penjarahan hutan yang dilakukan masyarakat maupun perusahaan swasta.

 Jika diidentifikasi lebih lanjut penyebab dari kondisi hutan saat ini adalah kekeliruan pusat dalam menetapkan kebijakan dan regulasi bidang kehutanan. Penyusunan rencana kegiatan dan penetapan kebijakan pengelolaan kehutanan selayaknya melibatkan pemerintah dan masyarakat di daerah. Namun demikian pusat selama ini tidak melibatkan daerah dalam penyusunan rencana dan penetapan regulasi tersebut. Sehingga pada pelaksanaan di lapangan sering timbul permasalahan dan konflik dengan masyarakat setempat.

 Demikian juga dengan pemberian konsesi atau HPH kepada swasta maupun BUMN, pemerintah pusat tidak pernah membahas terlebih dahulu dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah biasanya dilibatkan setelah timbulnya permasalahan dan konflik dengan masyarakat. Selanjutnya sebagai faktor pendorong percepatan kerusakan hutan adalah lemahnya pengawasan pusat terhadap pengelolaan hutan oleh BUMN maupun swasta dan penjarahan serta penebangan liar oleh oknum masyarakat.

 Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa kondisi hutan saat ini merupakan hasil dari suatu rangkaian kesalahan mulai dari sentralisasi perencanaan dan penetapan regulasi pengelolaan hutan sampai kepada lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan hutan.

 Otonomi Daerah

 Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa nuansa dan semangat baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Melalui undang-undang tersebut dilakukan revitalisasi terhadap semangat desentralisasi. Diharapkan undang-undang otonomi daerah yang telah mengakui hak dan kewenangan daerah tersebut dapat menjadi acuan bagi undang-udang maupun regulasi lainnya yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan negara sehingga tidak timbul kerancuan dan kebingungan bagi penyelenggara pemerintahan sendiri, masyarakat dan dunia usah

Dengan otonomi daerah yang luas dan utuh yang diberikan kepada kabupaten/kota serta otonomi daerah terbatas kepada propinsi, UU 22/1999 mengakui hak-hak yang dimiliki dalam mengelola segala aspirasi, tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini juga sekaligus mendorong timbul dan tumbuhnya kreativitas daerah dalam mengelola segala sumber daya yang terdapat di daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Otonomi daerah menjunjung nilai dan prinsip dari demokrasi. Dengan nilai kebersamaan, kebebasan, dan keadilan, peran serta masyarakat dapat digali, dikembangkan dan dimanfaatkan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui otonomi daerah juga kepada seluruh daerah diberikan kesempatan untuk menikmati pemerataan keadilan.

Dengan otonomi daerah yang luas dan utuh yang dimiliki kabupaten dan kota maka segala potensi keanekaragaman yang dimiliki daerah akan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kesejahteraan masyarakat. Kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah merupakan aset yang tidak ternilai harganya.

Pengelolaan kekayaan sumber daya alam daerah khususnya bidang kehutanan membutuhkan dukungan dari penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dan utuh. Desentralisasi kebijakan dan pengelolaan kehutanan akan dapat mendorong peran serta masyarakat menggali dan memanfaatkan serta menjaga kelestarian sumber daya alam secara optimal.

Desentralisasi Kehutanan

Pengelolaan hutan yang bersifat sentralistik selama ini telah membawa dampak yang sangat merugikan bagi kelestarian alam dan lingkungan serta sistem sosial di tengah masyarakat daerah. Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang telah mulai dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini maka diperlukan juga adanya desentralisasi pengelolaan kehutanan.

Dengan desentralisasi kehutanan diharapkan dapat dijawab berbagai permasalahan dalam pengelolaan hutan yang dialami selama ini. Melalui desentralisasi kehutanan dapat dilakukan perencanaan dan penetapan regulasi pengelolaan hutan secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Hal itu dimungkinkan dengan dilibatkan dan diberikannya kewenangan yang memadai bagi daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam perencanaan, penetapan regulasi dan pengelolaan hutan tersebut.

Pengelolaan hutan melalui sistem desentralisasi juga akan memberikan kesempatan bagi pengembangan otonomi daerah. Diberikannya kewenangan kepada daerah dalam mengelola hutan berarti mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dimana diakuinya hak-hak daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Hal ini juga memberikan hak kepada daerah untuk memanfaatkan hutan sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan demikian kebutuhan finansial daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagian akan terpenuhi dari hasil pengelolaan hutan.

Selanjutnya dengan desentralisasi kehutanan dapat ditingkatkan pemanfaatan sumber daya alam hutan secara optimal. Hal ini dapat dilakukan karena melibatkan secara langsung unsur daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam perencanaan dan pengelolaan hutan. Karena pemerintah daerah dan masyarakat mungkin lebih mengetahui dan memahami karakterisktik sumber daya alam yang dimiliki daerahnya.

Keterlibatan dan keikutsertaan daerah dalam pengelolaan hutan dalam kerangka desentralisasi kehutanan diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena pemerintah daerah bertanggung jawab kepada masyarakat melalui institusi perwakilan rakyat, maka setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan akan diawasi oleh masyarakat. Maka kemungkinan lahirnya kebijakan pengelolaan hutan yang membahayakan kelestarian dan keseimbangan alam dapat dieleminir.

Kemudian melalui desentralisasi pengelolaan kehutanan juga dapat mengurangi (mengeliminir) konflik-konflik kepentingan antara pusat-daerah dan pemerintah- masyarakat yang terjadi selama ini. Karena konflik yang timbul selama ini lebih banyak disebabkan oleh sentralisasi pengelolaan kehutanan dimana daerah tidak diikutkan untuk berpartisipasi. Melalui desentralisasi pengelolaan kehutanan akan dapat dilakukan koreksi terhadap kebijakan sentralisasi pengelolaan hutan selama ini dan selanjutnya dapat diakomodasikan berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang terkait.

Melalui pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pemberi mandat bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat diupayakan adanya akuntabilitas dari setiap kebijakan dan regulasi yang diambil oleh pemerintah daerah. Masyarakat melalui DPRD, pers maupun LSM dapat senantiasa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.

Dan akhirnya pada saatnya desentralisasi pengelolaan kehutanan akan dapat mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat dan pengembangan dunia usaha di daerah. Melalui prinsip keadilan dan pemerataan dunia usaha daerah akan dapat dikembangkan dan dilindungi dari upaya monopoli ”konglomerat”.

Untuk dapat mewujudkan desentralisasi pengelolaan kehutanan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan dan regulasi tentang kehutanan yang ada selama ini. Disamping menyesuaikan kebijakan dan regulasi lama yang ditetapkan sebelum lahirnya UU 22/1999 juga mungkin perlu peninjauan kembali terhadap Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 1998 tentang Perhutani dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga dapat sesuai dan sejalan dengan jiwa dan semangat UU 22/1999. Akhirnya dapat kita simpulkan disini bahwa pengelolaan kehutanan selama ini :

  • Menimbulkan degradasi sumber daya alam hutan dari kuantitas maupun kualitas hutan yang akhirnya mendatangkan dampak negatif terhadap lingkungan yang memicu terjadinya bencana alam.
  • Menimbulkan berbagai konflik kepentingan antara pusat-daerah dan pemerintah-masyarakat.
  • Menimbulkan monopoli pengusahaan kehutanan di kalangan pengusaha besar.

Permasalahan yang ditimbulkan tersebut merupakan dampak pengelolaan hutan yang bersifat sentralistik.

Untuk menjawab permasalahan tersebut sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU 22/1999 maka perlu diadakan desentralisasi pengelolaan kehutanan. Dengan semangat demokratisasi, pengembangan hak dan kreativitas serta keanekaragaman potensi dan karakteristik sumberdaya alam daerah maka desentralisasi pengelolaan kehutanan diharapkan dapat melakukan koreksi terhadap kesalahan yang telah dilakukan selama ini.

Wajah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam kita masih silang-sengkarut. Tarik menarik kepentingan antara negara tentu saja didukung kekuatan korporasi besar dan rakyat dipihak yang dilemahkan masih terus berlangsung. Hegemoni negara masih mewujud dalam berbagai aturan kebijakan yang state based, sentralistik, sektoral, eksploitatif. Perubahan paradigma yang digelindingkan banyak pihak menjadi pengelolaan berbasis masyarakat, desentralisasi, lokal specifik, lebih banyak menjadi tumpukan dokumen saja. Tengoklah berbagai perundangan sektoral seperti kehutanan, pertambangan, dan air disamping masih sentralistik juga kentara sekali berpihak pada pemodal besar. Kasus yang masih hangat diperdebatkan adalah desakan pengusaha tambang untuk mengamandemen Undang-undang kehutanan No. 41/1999 yang melarang pertambangan terbuka di areal hutan lindung. Kasus lainnya adalah molornya pengesahaan RUU Sumberdaya air karena ada klausul tentang privatisasi sumberdaya air, yang memungkinkan para pengusaha menguasai sumberdaya air yang mestinya sebagai barang publik. Ujung-ujungnyanya rakyat juga yang akan menanggung semua deritanya. Ketika hutan semakin rusak akibat over eksploitasi dan konversinya menjadi berbagai areal transmigrasi, perkebunan, bahkan pertambangan, maka rakyat sekitar hutanlah yang paling dulu mengalami dampak ekologis maupun sosialnya. Ketika benar nanti sumberdaya air diprivatisasi dan rakyat harus beli maka genaplah sudah penderitaannya.

Semestinya pemerintah sebagai salah satu representasi negara mampu melindungi eksistensi dan kelestarian SDA . Bukan malah mengobral dengan harga murah, tidak mau susah sekedar ingin mendapatkan fee dan pajak hasil. Tragedi sumberdaya yang diramalkan Hardin di Afrika, cepat atau lambat atau bahkan sudah terjadi di negeri ini. Berbagai fenomena alam seperti perubahan musim, bencana alam, diakui atau tidak adalah akibat terdegradasinya sumber-sumber daya alam akibat salah urus dan kelola kita juga.

Bersamaan dengan dimulainya era orde baru, pada tahun 1967 lahir Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5/1967 sebagai unifikasi hukum nasional kehutanan. Undang-undang ini lahir dengan semangat bagaimana dalam jangka pendek mampu mengumpulkan pendapatan bagi negara. Terlihat sekali dari diabaikannya UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang tidak dijadikan konsideran dalam penyusunannya. Kebijakan ini disusun dengan dibukanya kran pemodal besar, terutama asing untuk turut serta mengeksploitasi SDA. Sampai tahun 1999, berbagai kebijakan yang menyertainya pun silih berganti, tetapi tidak mengubah paradigma state based dan eksploitasi. Sulaiman Sembiring (2002), mencatat 14 karakteristik negatif yang terdapat kebijakan kehutanan khususnya UU No 5/1967 sebelum tahun 1999, yaitu: (1) Hak menguasai pemerintah pusat (bukan negara), (2) sentralistik, (3) sektoral, (4) eksploitatif, (5) Skala Besar-masif misalnya pembangunan HPH & HTI, (6) monopoli dan oligopoli, (7) tidak ada transparansi, (8) tidak ada pelibatan masyarakat/publik, (9) tidak ada pertanggung gugatan, (10) militeristik/kekerasan, (11) penyeragaman, (12) tidak ada pengakuan atas hak adat (ada pasal yang membekukan hak adat jika bertentangan dengan kepentingan umum, (13) tidak ada supremasi hukum, (14) tidak ada sanksi pidana dalam UU itu, tidak ada mekanisme resolusi konflik. Karakteristik diatas tidak terlepas dari kuatnya rezim yang berkuasa saat itu yang memang mendewakan stabilitas politik dan peningkatan ekonomi pendukungnya.

Meskipun sejak tahun 1999 sudah ditetapkan UU No. 22 tentang Pemerintah Daerah dan juga UU kehutanan baru UU No. 41 tahun 1999, tetapi beberapa semangat dan karakteristik diatas masih sangat kentara dan belum ada perubahan. Sentralisasi perijinan di tangan Menteri, tidak ada klausul dalam batang tubuh yang mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat adalah beberapa contoh bahwa sejak reformasi pun belum ada perubahan yang siginifikan pada substansi kebijakan pengelolaan hutan dan SDA umumnya. Beberapa kebijakan yang memungkinkan keterlibatan masyarakat, seperti Hutan Kemasyarakatan, Pembangunan Masyarakat Desa Hutan, Perhutanan Sosial (Social Forestry), belum menjadi mainstream perubahan di pengambil kebijakan. Yang pasti kebijakan tersebut lebih menjadi kebijakan populis menteri. Ketika terjadi pergantian menteri dan perubahan keorganisasi departemen maka kebijakan tersebut pun ikut muncul dan tenggelam. Kasus Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang sejak tahun 1995 sudah 5 kali terjadi pergantian SK Menteri (dari SK Menhut No.622/1995 – SK Menhut No. 31/2001), menjadi contoh bahwa kebijakan-kebijakan yang mengatasnamakan rakyat masih pada tataran populis guna mencari dukungan massa politik belaka. Sekarang ketika berganti menteri pun Hutan Kemasyarakatan (HKm), berubah nama menjadi Social Forestry meskipun secara substansi juga setali tiga uang dengan HKm.

Di level Undang-undang, diakui banyak pihak terdapat beberapa kontradiksi dalam Undang-undang No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Kehutanan. Semangat otonomi daerah bahkan secara implisit sampai desa, dimana daerah Kabupaten mampu mengelola wilayahnya sendiri, termasuk kawasan hutannya, tidak terjadi pada Undang-undang Kehutanan, dimana perijinan masih dominan berada di tangan Menteri. 

Bentuk dan model pengelolaan Hutan Adat, Hutan Kampung, Simpunk (Kalimantan), Parak (sebagai salah satu aset Nagari di Sumbar), Repong Damar, Hutan Pekon, Hutan Desa, dan lain-lain, sudah eksis dan sebagai sumber penghidupan dan perekonomian lokal. Berbagai model pengelolaan hutan oleh masyarakat tersebut, disamping berbasis individu juga kental dengan semangat komunalisme, karena merupakan aset wilayah desa, kampung, atau nagari. Aset-aset tersebut jika dicermati adalah sebagai sumber kekayaan desa yang diharapkan mampu mendorong percepatan pembaharuan desa dan masyarakatny

Otonomi Desa

Setelah sekian tahun berjalan, sampai saat ini, masyarakat desa masih belum menerima dampak positif dari desentralisasi. Apalagi dalam pengelolaan sumberdaya alam, terutama untuk kawasan suaka alam dan kawasan konservasi yang merupakan hak prerogatif pemerintah pusat, sehingga masyarakat seringkali hanya menjadi objek. Masalah desa memang harus diletakan dalam konteks kedaulatan rakyat. Pada saat desa diberi otonomi penuh/dimerdekakan, maka yang akan terjadi adalah konflik antara Bupati dengan Kepala Desa. Selain itu, apabila desa diberikan keleluasaan untuk membuat BUMDes, dan BUMDes diberi keleluasaan untuk membuat kerjasama dengan pihak luar, maka BUMDes bisa menjadi jalur bagi masuknya modal asing. Apabila ini yang terjadi, maka bagaimana akan mewujudkan kesejahteraan sebanyak-banyak rakyat? Beberapa pemikiran yang mengkhawatirkan dampak dari globalisasi dan terbukanya transaksi Desa dengan pihak luar, cukup beralasan. Jika transaksi tanpa kendali dalam kontek desa secara otonom mempunyai kewenangan penuh dalam menentukan dirinya sendiri.

Kendala pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah seolah belum selesai. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan politisasi desa dengan cara PNS-sasi Sekretaris Desa. Dapat dibayangkan bagaimana hubungan antara kepala desa dengan sekretaris desa nantinya. Kepala Desa yang legitimate akan berhadapan dengan Sekretaris Desa yang PNS. Tentu saja legitimasi berada di tangan Kepala Desa, sementara Sekdes yang berhubungan langsung secara struktural dengan pemerintah yang ada diatasnya akan lebih memiliki otoritas terhadap kebijakan anggaran desa. Dengan posisi seperti ini Kepala Desa seolah-olah menjadi penguasa ‘boneka’ dengan kewenangan berada di tangan Sekdes. Sekali lagi kenyataan ini menunjukkan bahwa otonomi daerah dan pelimpahan kewenangan kepada daerah dilakukan setengah hati. Tidak terlalu berlebihan jika otonomi daerah saat ini berada dipersimpangan jalan. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang setengah hati dan berada dipersimpangan jalan tentu saja harus dikembalikan ke koridor yang sesungguhnya. Untuk inilah, peran lembaga mediasi seperti Partnership for Governance Reform (PGR) dapat memfasilitasi NGO dan CSO yang dibutuhkan untuk membangun kapasitas masyarakat agar dapat berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan. Selain itu, Partnership disamping sebagai mitra pemerintah juga dapat sekaligus memberi tekanan agar agenda desentralisasi dan otonomi daerah tetap berjalan sesuai dengan yang diamanatkan. Intervensi yang bertujuan memperkuat masyarakat sipil dilakukan melalui program yang berkesinambungan dan terukur serta bukan berorientasi pada proyek yang bersifat jangka pendek. Untuk itu, Partnerchip for Governance Reform in Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang berkomitmen memperkuat partisipasi untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang mempromosikan pembaruan tata pemerintahan menuju Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera.

Apa Itu Hutan Desa?

Desa sejak dahulu tidak sekedar dipahami sebagai pemerintahan desa, tetapi seperti negara juga mencakup wilayah, masyarakat dan juga pengakuan dari luar, dalam hal ini negara. Desa biasanya mempunyai wilayah pangkuan desa yang dikelola baik sebagai sumber pendapatan ekonomi, konservasi maupun ‘kedaulatan’ desa. Wilayah itu bisa berwujud hutan dan atau tanah desa atau sering disebut tanah ulayat atau tanah adat. Tanah desa sendiri sekarang terdiri bermacam-macam seperti tanah bengkok, titi sara, tanah kas desa yang seringkali juga berwujud hutan atau kebun. Kemudian karena kondisi sosial politik negara yang kemudian menetapkan semua wilayah hutan yang secara formal tidak dibebani hak milik menjadi kawasan hutan negara, mengakibatkan wilayah pangkuan desa pun secara otomatis ‘diambil alih’ oleh negara menjadi yang kita kenal sekarang adalah Hutan Negara. Padahal kalau kita baca monografi desa-desa pasti masih terdapat hutan-hutan yang masuk wilayah administrasi desanya. Tetapi realitanya desa dan masyarakatnya hanya menjadi penonton dan kena getah pertama kali jika terjadi masalah pada hutan-hutan tersebut.

Konfigurasi penyeragaman seperti terlihat dalam UU No. 5 tahun 1974 yang disusul pelemahan desa menjadi hanya sekedar wilayah administrasi terkecil dibawah Kecamatan yang tidak mempunyai kekuasaan mengatur diri sendiri, mengakibatkan berubahnya struktur, posisi, bahkan wilayah desa. Terjadi banyak pemekaran dan atau penggabungan desa-desa yang sering kali tidak memandang faktor asal usul dan kesejarahan, sehingga praktis identitas desa asal sebagai suatu wilayah otonom menjadi kabur dan bahkan hilang.

Sejak tumbangnya pemerintahan orde baru, kemudian memasuki era reformasi timbul semangat dan tuntutan baik dari arus bawah maupun tekanan internasional untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis pada semua sektor. Wacana otonomi daerah mulai diimplementasikan dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. UU Kehutanan meski belum sepenuhnya ideal tetapi sudah ditetapkan dan menjadi acuan pengelolaan hutan Indonesia. Undang-undang kehutanan yang pada konsideran juga mengacu pada Undang-undang Agraria dan Undang-undang pemerintahan daerah, meski tidak konsisten tetapi sedikit banyak terdapat semangat pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan penyerahan sebagian urusan kehutanan kepada daerah kabupaten.

Entah faktor dan latar belakang apa pada penjelasan pasal 5 UU Kehutanan muncul istilah dan definisi Hutan Desa bersama-sama dengan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Adat. Hutan desa disebutkan sebagai hutan negara yang dikelola oleh desa untuk kesejahteraan desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut karena ini memang diletakkan di penjelasan. Definisi tersebut tentu saja masih multi interpretasi, terutama menyangkut kelembagaan dan aktor pengelola, wilayah dan unit pengelolaan hutan desa, serta tujuan dan sistem pengelolaannya. Ketika desa hanya dipahami sebagai pemerintahan desa maka definisi ini masih berbasis negara. Bagaimanapun pemerintahan desa adalah representasi negara yang mau atau tidak mau dibebani hak dan kewajiban layaknya negara. Ketika desa dipahami utuh, mencakup pemerintahan, wilayah dan rakyat maka definisi tersebut bisa menjadi satu model baru pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Awang (2003) membagi pengertian Hutan Desa dari beberapa sisi pandang, yaitu; (a) dilihat dari aspek teritorial, hutan desa adalah hutan yang masuk dalam wilayah administrasi sebuah desa definitif dan ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat, (b) dilihat dari aspek status, hutan desa adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan desa, (c) dilihat dari aspek pengelolaan, hutan desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah(hutan negara) yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa. Awang sendiri lebih cenderung pada pengertian (c) sebagai definisi ideal hutan desa. Sementara itu Alam (2003) yang sedang mengembangkan hutan desa di Sulawesi Selatan mendefinisikan hutan desa sebagai kawasan hutan negara, hutan rakyat, dan tanah negara yang berada dalam wilayah administrasi desa yang dikelola oleh lembaga ekonomi yang ada di desa, antara lain rumah tangga petani, usaha kelompok, badan usaha milik swasta, atau badan usaha milik desa yang khusus dibentuk untuk itu, dimana lembaga desa memberikan pelayanan publik terkait dengan pengurusan dan pengelolaan hutan. Definisi dari Universitas Hasannudin ini bahkan sudah menyebutkan kelembagaan dan aktor pengelolaannya, yang tentu saja akan tergantung pada kondisi lokal tiap-tiap desa.

Damar (1999) pada awal menggulirkan konsep hutan desa mendefinisikan hutan desa sebagai kawasan hutan negara yang masuk dalam wilayah desa tertentu dan dikelola oleh masyarakat desa tertentu. Satu definisi yang masih umum dan cenderung mengikuti bahasa undang-undang. Dalam perjalananannya ketika berinteraksi langsung di lapangan, membicarakan pengelolaan hutan di desa memang harus holistik dan integrasi dengan pembangunan pedesaan. Sebagai satu kesatuan wilayah maka dari aspek status pengelolaan hutan desa harus mencakup status hutan negara dan hutan rakyat yang ada di desa tersebut. Lembaga dan aktor pengelola akan tergantung pada kesiapan dan kondisi masing-masing lokasi. Yang pasti masyarakat desalah sebagai aktor utama pengelola, meskipun nantinya berbentuk kelompok tani, badan hukum perkumpulan, koperasi, dan lain sebagainya.

Pada tingkat peraturan, seperti Kepmendagri No. 64/1999 dan juga berbagai peraturan daerah turunan PP No. 25/2000, menyebutkan hutan desa sebagai salah satu sumber kekayaan desa. Penyebutan tanpa penjelasan tersebut disamping menimbulkan berbagai pertanyaan tetapi juga menjadi peluang untuk mengimplementasikan konsepsi hutan desa, tidak mesti menunggu definisi baku dari pemerintah, tetapi bisa berangkat dari kesepakatan masing-masing elemen di desa, yang mestinya bisa diperkuat hanya dengan peraturan desa.

Tabel. Realita dan Kebutuhan Kebijakan Pengelolaan Hutan Desa

No

Realita Kebijakan yang Mengatur Hutan Desa

Substansi Kebijakan

Kebutuhan Kebijakan

1

UU No.41/1999 tentang Kehutanan pada Penjelasan Pasal 5 Hutan Desa, didefinisikan hutan negara yang dikelola oleh desa & dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa Turunan kebijakannya, misalnya Peraturan Pemerintah atau aturan lain yang menjelaskan lebih jauh Hutan Desa

2

Kepmendagri No. 64 th 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pasal 53 Hutan Desa, termasuk Kekayaan Desa Peraturan Daerah dan  Peraturan Desa yang mengatur sumber pendapatan dan Kekayaan Desa

3

Perda kabupaten yang mengatur tentang Desa, juga menyebutkan adanya Hutan Desa sebagai salah satu sumber pendapatan dan kekayaan Hutan desa seringkali hanya disebutkan, tapi tanpa pendefinisian dan penjelasan apa itu Hutan Desa dan bagaimana mekanisme pengelolaannya Perda tanpa penjelasan seperti ini, memungkinkan banyak tafsir dan interpretasi. Pada tingkat desa bisa menjadi peluang untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Desa yang partisipatif tentang pengaturan Kekayaan desa, baik hutan maupun sumberdaya

 Mensejahterakan Masyarakat Pedesaan Dengan Hutan Desa

Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan mendapat akses legal untuk mengelola hutan negara dimana mereka hidup dan bersosialisasi. Hutan negara yang dapat dikelola oleh masyarakat pedesaan disebut Hutan Desa. Pemberian akses ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2008, tentang Hutan Desa, yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2008. Adapun kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau ijin pemanfaatan, dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.  Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan usulan Bupati/Walikota.

Untuk dapat mengelola hutan desa, Kepala Desa membentuk Lembaga Desa yang nantinya bertugas mengelola hutan desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa. Yang perlu dipahami adalah hak pengelolaan hutan desa ini bukan merupakan kepemilikan atas kawasan hutan,karena itu dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan. Intinya Hak pengelolaan hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan di luar rencana pengelolaan hutan, dan harus dikelola berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari. Lembaga Desa yang akan mengelola hutan desa mengajukan permohonan hak pengelolaan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota. Apabila disetujui, hak pengelolaan hutan desa diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun, dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap lima tahun sekali.

Apabila di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa terdapat hutan alam yang berpotensi hasil hutan kayu, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam dalam Hutan Desa. Dan apabila di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat dikembangkan hutan tanaman, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa. Namun dalam pemanfaatannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan hasill hutan kayu pada hutan alam maupun hutan tanaman. Selain itu pemungutannya dibatasi paling banyak 50 m3 tiap lembaga desa per tahun.

Dengan mendapat hak pengelolaan hutan desa, masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan berpotensi sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal ini dimungkinkan karena pemegang hak pengelolaan hutan desa berhak memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Namun untuk di hutan lindung tidak diijinkan memanfaatkan dan memungut hasil hutan kayu.

Dalam memanfaatkan kawasan hutan desa, baik yang berada di hutan lindung maupun hutan produksi masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, yaitu budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, atau budidaya pakan ternak. Sedangkan dalam memanfaatkan jasa lingkungan dapat melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan penyimpanan karbon. 

Hasil identifikasi desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan tahun 2007 yang dilakukan oleh Depertemen Kehutanan dan Biro Pusat Statistik di 15 propinsi, yaitu Sumut, Sumbar, Riau Sumsel, Bangka Belitung, Jateng, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sultra, dan Maluku, terdapat 31.957 desa. Dengan rincian 1.305 desa terdapat di dalam kawasan, 7.943 berada di tepi kawasan hutan, dan 22.709 berada di luar kawasan hutan.

Dengan hasil identifikasi ini, ke depan diharapkan penerbitan Peraturan Menteri tentang Hutan Desa ini dapat diimpelementasikan sesuai dengan harapan, yaitu memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Substansi yang Terkandung Dalam Kebijakan yang Menjadi Acuan Dasar

Kewenangan pengelolaan kekayaan alam oleh Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dalam Pasal 7–13 UU No.22 Th.1999 dan Pasal 6 UU No.25 Th.1999. Secara implisit yang dipilih sebagai daerah otonom oleh kedua UU tersebut adalah daerah kabupaten/kota.

Pasal 7 UU No.22 Th.1999, menyebutkan :

Ayat 1 :

‘’Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lain’’.

Ayat 2 : 

‘’Kewenangan di bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana pertimbangan keuangan, sistem administrasi negara, dan lembaga pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional’’.

Dalam Pasal 7 ayat 1 ini, jelas ditunjukkan bahwa Pemerintah Pusat hanya mengatur 5 hal utama yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama. Namun, pada ayat 2, kewenangan ini diperluas ke bidang lain, tanpa ada kejelasan sehingga dapat ditafsirkan seluas mungkin.

Sementara, pasal 10 UU No.22 Th.1999, ayat 1 menyebutkan :

‘’Daerah berwenang mengelola sumber daya alam nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan’’.

Ditegaskan kembali dalam pasal ini bahwa daerah juga berwenang mengelola kekayaan alam dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan. Hal ini diperkuat dengan adanya pasal 11 UU No.22 Th.1999 yang menyebutkan 10 (sepuluh) kewenangan wajib bagi daerah kabupaten/kota untuk dapat melaksanakan; bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Namun, UU No 25 Th.1999 yang berperan sebagai pilar institusional utama bagi desentralisasi tidak tegas mengatur kewenangan daerah untuk mengelola kekayaan alamnya. Seperti halnya untuk persoalan konflik agraria. Meskipun era desentralisasi berarti penyerahan kewenangan kepada pemerintahan daerah, namun khusus untuk konflik agraria, pemerintahan daerah tidak memiliki kewenangan memutuskan perizinan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat sampai berakhirnya perizinan tersebut. Seperti disebutkan pada pasal 8 UU No.25 Th.1999 yang berbunyi: Perizinan dan perjanjian kerja sama Pemerintah dengan pihak ketiga berdasarkan kewenangan Pemerintah sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perizinan dan perjanjian kerja sama. Bahkan, dalam PP No.25 Tahun 2000 yang pada awalnya ditujukan untuk memperinci kewenangan Pusat dan Daerah ini, justru membuat Pasal 7 ayat 1 UU No.22 Th.1999 menjadi rancu. Karena dalam pasal 7 ayat 1, seperti dapat dilihat di atas, wewenang Pemerintah Pusat dialokasikan hanya pada lima areal utama. Ironisnya, dalam PP 25 wewenang ini merambah hampir ke seluruh sektor kehidupan. Dalam PP ini diatur wewenang pemerintah pusat dan propinsi sebagai daerah otonom. Dari sini kabupaten/kota terpaksa menerjemahkan sendiri batas-batas kewenangannya

Jadi ketidak konsistenan telah tergambarkan sejak tingkat UU. Kemudian tampak lebih nyata lagi ketidak sesuaiannya dengan ‘roh’ desentralisasi ketika melihat peraturan perundangan di bawahnya. Sehingga dapat dipastikan bahwa pada level implementasi akan menimbulkan kebingungan yang pada akhirnya berakibat pada kerancuan.

Seharusnya agenda desentralisasi yang dimaksudkan menyerahkan sejumlah kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, harus disertai dengan pengaturan yang jelas mengenai kewenangan yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan alam ini. Supaya tidak terjadi tarik-ulur antara Daerah dan Pusat, karena perbedaan persepsi terhadap wewenangnya masing-masing. Ketidakjelasan pengaturan itu membuat pemerintahan dinilai tidak mampu memperbaiki kondisi sosial dan ekologis rakyat kebanyakan.

Beberapa rekomendasi:

  1. Semangat pengaturan sebaiknya adalah bagaimana agar daerah mampu mengatur diri.
  2. Sebaiknya isu harus ditempatkan dalam konteks demokratisasi, liberalisasi, dan desentralisasi.
  3. 3.      Pilihan kebijakan harus ditempatkan dalam konteks pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat.
  4. Perlu dilakukan penelitian sejauh mana desa bisa diberi hak atas pengelolaan sumber daya, dan kepada siapakah hak itu diberikan, apakah kepada komunitas ataukah pada lembaga desa, serta perlu diatur bagaimana mencegah terjadinya elit capture.
  5. Harus dijaga jangan sampai sumber daya yang sifatnya public goods kemudian malah diprivatisasi dan dibagi-bagi.
  6. Kalaupun desa diberikan otonomi mengelola sumber daya, maka harus dijaga agar jangan sampai pihak luar yang mengambil profit. Perlu difikirkan bagaimana agar pengelolaan sumber daya alam itu dapat member manfaat terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang paling dekat dengan sumber daya alam tersebut.
  7. Agar karakteristik pemerintahan harus mengikuti karakteristik sumber daya alam, sehingga harus diidentifikasi secara jelas apa itu karakteristik sumber daya alam
  8. Perlu dirumuskan, apakah persoalan desentralisasi ada pada pemaknaan konsep desentralisasi ataukah juga pada level implementasinya.?
  9. Perlu dipisahkan isu desentralisasi yang telah memberikan ruang pada daerah dengan isu kapasitas daerah. Jawaban atas isu kapasitas bukan resentralisasi, melainkan pengupayaan demokratic governance, peningkatan kapasitas, dan kerjasama. Dengan demikian, sebaiknya desentralisasi diletakan dalam konteks demokrasi dan pertanggung jawaban. 

Kesimpulan

Pengelolaan hutan yang bersifat sentralistik selama ini telah membawa dampak yang sangat merugikan bagi kelestarian alam dan lingkungan serta sistem sosial di tengah masyarakat daerah. Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang telah mulai dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini maka diperlukan juga adanya desentralisasi pengelolaan kehutanan.

Dengan desentralisasi kehutanan diharapkan dapat dijawab berbagai permasalahan dalam pengelolaan hutan yang dialami selama ini. Melalui desentralisasi kehutanan dapat dilakukan perencanaan dan penetapan regulasi pengelolaan hutan secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Hal itu dimungkinkan dengan dilibatkan dan diberikannya kewenangan yang memadai bagi daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam perencanaan, penetapan regulasi dan pengelolaan hutan tersebut. Hutan negara yang dapat dikelola oleh masyarakat pedesaan disebut Hutan Desa. Pemberian akses ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2008, tentang Hutan Desa, yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2008. Adapun kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau ijin pemanfaatan, dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.  Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan usulan Bupati/Walikota.

Dalam memanfaatkan kawasan hutan desa, baik yang berada di hutan lindung maupun hutan produksi masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, yaitu budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, atau budidaya pakan ternak. Sedangkan dalam memanfaatkan jasa lingkungan dapat melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan penyimpanan karbon.  

DAFTAR PUSTAKA

 Airlangga Z.C., 2008. Desentralisasi Pengelolaan Hutan : Masyarakat Menjadi Aktor Utama. www.kabarindonesia.com. 26 September 2008, 16;34;07 WIB.

Anonim, 2008. Hutan Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Jambi.

Azhuri, M., 2007. Menyiasati Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan. Buletin Planolog Departemen Kehutanan RI. Jakarta.

Departemen Kehutanan, 2009.  Mensejahterakan Masyarakat Pedesaan Dengan Hutan Desa. Jakarta. http://www.dephut.go.id. Siaran Pers Nomor : S.443/PIK-1/2008 Kepala Pusat Informasi Kehutanan Jakarta. 8 Oktober 2008.

Departemen Kehutanan, 2009. Pencanangan Hutan Desa Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Direktur Bina  Perhutanan Sosial. http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/5275.

 Equador Harian, 2009. Sejahterakan Masyarakat Dengan Hutan Desa. Last Updated On Thursday, 27 August 2009 13:07 a.

Elnino. 2005. Berita. Hampir Tiada Tempat Bagi Hutan Desa. Pemerintah Hanya Targetkan 2%.

Firmansyah, Nurul. 2008. Artikel Umum. Hutan Nagari atau Hutan Desa. Koordinator Program Pembaruan Hukum Dan Kebijakan pada Perkumpulan Qbar. Padang. (www.Qbar.or.id).

Santoso, Hery. 2008. Selamat Datang Hutan Desa. Artikel. Pemerhati dan Praktisi Kehutanan. Working Group On Forest Land Tenure. Yogyakarta.

Suyanto. 2009. Pengaruh Perambah Terhadap Kerusakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Di Wilayah Kabupaten Seluma. Seluma.

Yulistira, Diyah. 2009. Kerusakan Hutan Tak Dapat Dihindari. Prodi S1 Biologi
Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi – FPPB Universitas Negeri bangka Belitung.

Yunita Sari R., 2009. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Dengan Konsep Seimbang dan Dinamis. www.kabarindonesia.com.

About these ads
 

One Response to ““PENGELOLAAN HUTAN DESA SEBAGAI SATU ALTERNATIF PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT TERUTAMA DALAM KAITANYA DENGAN WACANA OTONOMI DAERAH, KHUSUSNYA OTONOMI DESA””


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers