JURNAL LINGKUNGAN HIDUP

BUMI LESTARI LANGIT BEBAS POLUSI

PENGARUH PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT March 10, 2011

Filed under: Lingkungan Sosial — Urip Santoso @ 10:26 pm
Tags: , ,

Oleh: Robert Rio Tinto

Pendahuluan

Sebagai mahluk sosial, manusia tidak pernah bisa hidup seorang diri. Di manapun berada, manusia senantiasa memerlukan kerja sama dengan orang lain. Manusia membentuk pengelompokan social (social grouping) diantara sesama dan upayanya mempertahankan hidup dan maengembangkan kehidupan. Kemudian dalam kehidupan bersama, manusia memerlukan organisasi, yaitu suatu jaringan sosial antar sesama untuk menjamin ketertiban social. Dari interaksi-interaksi itulah yang kemudian melahirkan sesuatu yang dinamakan lingkungan social. Lingkungan sosial erat sekali hubungannya dengan pembangunan, baik secara fisik maupun pembangunan masyarakat secara ekonomi dan sosial itu sendiri yang bersifat kontinyu dan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan senantiasa menghendaki peningkatan kualitas hidup manusia dan selalu berorientasi jangka panjang dengan perinsip-prinsip keberlanjutan hidup manusia sekarang dan akan datang. Manusia dengan segala asek hidupnya bersama dengan komponen lingkungan alam dan lingkungan binaan/buatan dilihat sebagai suatu kesatuan dalam apa yang dinamakan lingkungan hidup. Sedangkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, mahluk hidup termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain (UU No.23/2007). Lingkungan hidup itu juga merupakan sebuah system yang utuh, kolektivitas dari serangkaian subsistem yang saling berhubungan, saling bergantung dan fungsional satu sama lain, sehingga membentuk suatu ekosistem yang utuh.

Dengan pengertian sistemik maka penguraian lingkungan hidup ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil, serta analisis yang mengikuti uraian terhadap unsur-unsur lingkungan hidup. Oleh karena itu lingkungan sosial yang dianggap bagian dari lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interkasi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan symbol dan nilai. (Jhoni Purba, 2005)

 

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh pengelolaan lingkungan hidup terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

 

Pengaruh pengelolaan lingkungan hidup terhadap aspek sosial

Seperti yang digambarkan sebelumnya, bahwa pengelolaan setiap lingkungan yang berada ditengah-tengah masyarakat sudah barang tentu akan berdampak kepada lingkungan itu sendiri. Secara skematik komponen-komponen interaktif lingkungan hidup tersebut dapat digambarkan kedalam tiga aspek, aspek alam (natural aspect,) Sosial dan Binaan (man-made/build aspect). Walaupun ada tiga aspek masing-masing kategori tidak dapat  dikaji secara parsial masing-masing aspek, karena ketiganya merupakan satu kesatuan integral yang disebut ekosistem. (Soetaryono, 2000)

Baik lingkungan hidup terlebih lingkungan masyarakat sosial yang secara kontinyu melakukan interaksi. Misalnya dalam penanggulangan masalah perumahan. Dalam penanggulangan masalah perumahan penduduk di wilayah kota, pemerintah telah melakukan pengembangan pembangunan rumah susun, rumah sewa dan peremajaan pemukiman kumuh. Yang mana akhir-akhir ini disebut dengan proyek perbaikan kampung, berupa KIP (Kampung Improvement Programme). Program tersebut didasarkan pada Inpres Nomor 5 tahun 1990 yaitu tentang peremajaan pemukiman kumuh yang berada di tanah Negara.

Seperti di Jakarta beberapa waktu yang lampau melaksanakan program tersebut yang diberinama MHT atau Mohammad Husni Thamrin., program jenis ini dianggap berhasil  hingga pada perkembangannya terus dilakukan perluasan hingga ke daerah-daerah bukan hanya di pulau Jawa termasuk di Sumatra bahkan sampai ke daerah-daerah kawasan pinggiran. (Kenny Bruno, 1999).

Memadu pelestarian lingkungan hidup dengan pembangunan sangatlah penting karena hal tersebut akan berdampak langsung kepada aspek sosial termasuk ekonomi masyarakat. Dalam kontek pemaduan pelestarian lingkungan hidup dengan pembangunan itu berarti setidaknya mengakui kehadiran penduduk yang bergantung kepada sumber daya alam dan lingkungan.

Dalam teori ini pula bahwa antara mahluk hidup (manusia) sangat bergantung dan membutuhkan lingkungan alam sekitar baik sebagai ladang pencari napkah kebutuhan atau sebagai sarana interaksi sesama mahluk hidup sosial. (Charles viktor barber, 1997). Kendati demikian, pengaruh lingkungan hidup tersebut akan terlihat pula pada karakteristik yang kompleks dari berbagai gejala sosial. Standar kriteria atau keserasian lingkungan sosial seringkali ditentukan oleh konsisi sosial budaya dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, indikator kualitas sosial ditentukan berdasarkan pemanfaatkan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab secara sosial (socially responsible) dan dilakukan secara integral, adil dengan ciri-ciri.

1. Segenap pihak diikut sertakan dan masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab. Hal ini didasarkan pada prinsip partisipatif dan tanggung jawab. Pada ciri pertama ini, pengelolaan lingkungan hidup tersebut akan kelihatan pengaruhnya terhadap aspek sosial jika dikelolah secara kolektif, bukan hanya pada lingkungan masyarakat, termasuk pemerintah dan pengambil kebijakan. (Jhoni Purba, 2005). Karena dalam pengelolaan lingkungan aspek kebijakan yang berkaitan dengan pemukiman, perumahan dan lingkungan sosial tidak bisa diabaikan harus mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 2005.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. (Raldi Hendro Koestoer, 1997).

2. Hasilnya  dapat  dinikmati oleh masyarakat luas guna meningkatkan kesejahtraan hidupnya hal ini ditandai dengan tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat yang layak, tempat tinggal dan pemukiman yang sehat dan aman adanya kesempatan bekerja dan berusaha, pertambahan dan distribusi penduduk sesuai daya dukung lingkungan dan daya tampung sosial, tingkat pendidikan penduduk yang memadai dan kesehatan yang prima.

3. Penghormatan hak-hak masyarakat serta modal sosial yang dikembangkan masyakarat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini ditandai dengan adanya perlindungan hukum atas hak interplasi warga maupun kelompok masyarakat. Misalnya melalui paten, serta perlindungan hak-hak ulayat adat masyarakat lokal misalnya dengan peraturan daerah yang mengakomodasi perlindungan hak-hak masyarakat lokal. . (Jhoni Purba, 2005).

Tapi penomena yang terjadi dari kegiatan-kegiatan tersebut selama ini dilakukan kerap kali tidak melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dari proyek atau kegiatan itu sendiri. Hingga hasil yang diperolehpun tidak menggambarkan kondisi rill yang terjadi di lapangan. Hal ini tentu akan bertolak belakang dengan rencana yang akan dilakukan. (Agung Bayu Cahyono, 2002).

Pengaruh Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Aspek Ekonomi

Walaupun Negara kita sering disebut sebagai negeri yang subur dan makmur, namun tidaklah demikian faktanya. Secara nasional di Indonesia terdapat 199 kabupaten tertinggal (Biro Hukum dan Humas Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, 2009) termasuk 8 kabupaten di Provinsi Bengkulu kecuali Kota Madia Bengkulu dikategorikan daerah atau kabupaten tertinggal, khususnya masalah perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Hal Ini disebabkan beberapa faktor salah satunya ketersediaan lapangan pekerjaan yang rendah. 80 persen pusat industri berada di pulau jawa, sedangkan 20 persennya terbagi dibeberapa pulau besar di Indonesia. Seperti yang diketahui industri adalah salah satu ladang pekerjaan bagi para pencari kerja guna menurunkan angka pengangguran yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Misalnya Kabupaten Rejang Lebong, salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan jumlah penduduk 255.612 jiwa, pada tahun 2008 tercatat sebanyak 5.111 jiwa merupakan pencari kerja, 2138 laki-laki (41,83%) dan 2973 (58,17%) perempuan. Jika dibandingkan dengan tahun 2007 hanya 4219 orang jiwa artinya angka ini mengalami peningkatan yang cukup siknifikan. (Badan Pusat Statistik Rejang Lebong, 2009) Disisi lain, beberapa daerah di Indonesia bisa mengimbangi hal tersebut dengan didirikannya pabrik-pabrik dan industri-industri yang dianggap mampu mengurangi angka pengangguran ditingkat sosial masyarakat. Ketertinggalan ini adalah salah satu faktor yang kengakibatkan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat menjadi lemah.

Seperti daerah yang sulit untuk dijangkau baik dengan transportasi maupun komunikasi, beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumber daya alam, atau memiliki sumber daya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi atau daerah tertinggal yang diakibatkan dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, secara umum tingkat pendidikan di daerah tertinggal tergolong rendah, hal inipun berpengaruh pada aspel sosial dan ekonomi

Masyarakat di lingkungan tersebut, daerah rawan bencana alam misalnya tanah longsor. Di Indonesia ada enam provinsi yang memiliki lokasi rawan bencana tanah longsor terbanyak, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Yogyakarta dan Kalimantan Barat (Lihat Grafik).

 

NO Provinsi Banyaknya Lokasi
1 Jawa Tengah 327
2 Jawa Barat 276
3 Sumatra Barat 100
4 Sumatra Utara 53
5 Yogyakarta 30
6 Kalimantan Barat 23

 

Sumber: Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

 

Sedangkan strategi pengurangan resiko bencanan tanah longsor antara lain dilakukan melalui pemetaan daerah rawan tanah longsor, pengembangan penyelidikan, melakukan pemeriksaan, penyebar luasan informasi, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi tanah longsor (Pusat Mitigasi Bencana Institut Teknologi Bandung, 2008).

Secara struktural terkomando dengan baik seperti pemerintah. Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi, Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional yang merata secara sosial dan ekonomi, pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah, perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana (Direktorat Jendral Pekerjaan Umum, 2008)

Dapat dibayangkan jika bencana tersebut benar-benar terjadi, itu juga berdampak pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk konflik sosial atau kebijakan pembangunan di suatu daerah yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat itupun dapat berdampak pada masyarakat secara sosial.

Hal tersebut kemungkinan besar dipicu tidak adanya koordinasi dan pendekatan yang harmonis serta tidak melibatkan kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan hingga masyarakat yang dirugikan. (Biro Hukum dan Humas Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, 2009)

Gambaran-gambaran di atas jelas bahwa pengelolaan lingkungan hidup akan berdampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat secara langsung. Pengelolaan lingkungan hidup secara umum  berpengaruh pada aspek sosial masyarakat dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Pengelolaan lingkungan hidup jika dilakukan secara besar, kolektif dan terarah akan berdampak sosial dan ekonomi secara positif pada masyarakat. Maka dari itu, keterkaitan semua pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup sangatlah diharapkan agar hasil pengelolaan tersebut bisa dinikmati baik secara sosial dan ekonomi. Memang hal ini tidak segampang yang kita bayangkan, setidaknya secara beransur-ansur pola dan metodologi ini bisa didiskusikan secara bersama-sama.

 

Daftar Pustaka

Jhoni Purba, 2005 Pengelolaan Lingkungan Sosial, Kantor Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Raldi Hendro Koestoer, 1997, Perspektif Lingkungan Desa-Kota Teori dan Kasus.

Kenny Beruno, 1999 Kamuplase Hijau, Membedah Ideologi Lingkungan Prusahaan-Prusahaan Tradisional.

Charles Victor Barber, Surya Afiff, Agus Purnomo, 1994 Meluruskan Arah Pelestarian Keaneka Ragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia.

Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, 2009, Indonesia Membangunan Mengejar Ketertinggalan.

Menteri Komunikasi dan Informatika, 2010, Jurnal Dialog Kebijakan Publik.

Pusat Mitigasi Bencana Institut Teknologi Bandung, Pendidikan Siaga Bencana Kemitraan Australia Indonesia.

Direktorat Jendral Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008 Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong dan Rejang Lebong Dalam Angka, 2009.

Agung Bayu Cahyono, 2002, Petani Monitoring Proyek Yang di Danai Utang Luar Negeri.

 

 

About these ads
 

2 Responses to “PENGARUH PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT”

  1. [...] PENGARUH PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP ASPEK SOSIAL DAN … [...]

  2. [...] PENGARUH PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT [...]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers