JURNAL LINGKUNGAN HIDUP

BUMI LESTARI LANGIT BEBAS POLUSI

TIGA ASPEK PENGELOLAAN KAWASAN PERLINDUNGAN DI WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN (STUDI KASUS TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT) March 12, 2011

Filed under: lingkungan — Urip Santoso @ 4:08 am
Tags: , , ,

Oleh: Yossie Yumiati

Abstrak.   Dalam mengelola suatu kawasan perlindungan sering terjadi konflik, dimana mayoritas  konflik tersebut disebabkan oleh karena perilaku manusia itu sendiri. Sebagian lapisan masyarakat kurang memiliki kesadaran dan pemahaman tentang makna penting keanekaragaman hayati bagi kehidupan sehari-hari maupun sebagai aset pembangunan.

Konflik berupa ancaman dan gangguan yang terjadi pada Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dapat merusak hutan dan ekosistem. Menyusutnya populasi ekosistem hutan dapat menimbulkan kerugian besar bagi manusia, bahkan dapat menimbulkan bencana alam dan bencana sosial seperti banjir, tanah longsor, kelaparan dan konflik manusia dengan fauna. Pada TNKS wilayah Sumatra bagian selatan, pengelola mengaplikasikan tiga aspek dalam manajemen pengelolaan kawasan perlindungan yaitu aspek sosial, ekologi dan sosio-ekologi. Pengelolaan kawasan perlindungan akan efektif apabila terjaminnya kelestarian lingkungan (ekosistem). Berdasarkan teori tiga aspek pengelolaan tersebut, didapat empat rekomendasi upaya pengelolaan kawasan TNKS yang lestari fungsi dan manfaatnya meliputi pengelolaan bersama dengan masyarakat, penyuluhan mengenai tata  batas kawasan dan restrukturisasi tapal batas, melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan dan melakukan perubahan pengelolaan menuju tatanan pengelolaan multipihak.

Kata kunci : Ekologi, konflik, sosial, sosio-ekologi, TNKS.

PENDAHULUAN

Selama kurun waktu hampir dua dasawarsa ini, konflik penggunaan lahan antara manusia yang bermukim di sekitar kawasan perlindungan dengan fauna yang sejatinya adalah penghuni alami kawasan in situ tersebut masih kerap terdengar dihampir seluruh wilayah negara Indonesia. Banyak  faktor yang melatarbelakangi konflik tersebut, dimana mayoritas  disebabkan oleh karena perilaku manusia itu sendiri (Untoro, 2006). Lebih jauh Munggoro dan Novi (2002) menyebutkan bahwa sebagian lapisan masyarakat kurang memiliki kesadaran dan pemahaman tentang makna penting keanekaragaman hayati bagi kehidupan sehari-hari maupun sebagai aset pembangunan. Ketidaktahuan ini menimbulkan sikap tidak peduli yang mengarah pada perusakan keanekaragaman hayati, Pemanfaatan sumberdaya sering dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, Pemungutan dan perdagangan illegal adalah contoh jelas tentang hal ini, termasuk juga  penebangan liar serta perdagangan flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak.

Untuk melindungi suatu kawasan perlindungan, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa payung hukum  diantaranya melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 1990, Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 serta Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 1998. Pada payung hukum tersebut dijelaskan bahwa pembentukan suatu kawasan perlindungan di Indonesia dapat berupa sebuah taman nasional. Taman nasional merupakan  kawasan pelestarian alam yang memiliki ciri khas dan berfungsi sebagai pelindung ekosistem yang akan dapat menyangga sistem kehidupan. Taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang ditujukan untuk rekreasi, pendidikan dan penelitian. Faktanya, keberadaan taman nasional sering kali menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Secara umum arti, maksud dan tujuan penetapan taman nasional masih kurang dipahami. Kondisi ini seakan memperkuat argumentasi aktivitas masyarakat  seperti pembakaran lahan, penebangan liar dan perubahan tata guna lahan di beberapa taman nasional di Indonesia (Anshari, 2006). Akivitas masyarakat tersebut diduga juga menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan di taman nasional di Indonesia, tidak terkecuali Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang terletak di wilayah Sumatera bagian selatan.

Kawasan TNKS merupakan ekosistem penting secara ekologi maupun ekonomi. Secara ekologi di dalam kawasan ini terdapat jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi seperti harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae), pinus kerinci (Pinus merkusii strain Kerinci) dan bunga bangkai (Amorphophallus titanum). Secara ekonomi di dalam kawasan ini juga terdapat beraneka ragam tumbuhan, baik kayu ataupun non kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai tumbuhan obat, tanaman hias, tumbuhan aromatik dan tumbuhan penghasil pangan (Frankistoro, 2006). Selain itu, manfaat ekonomi yang diperoleh dari kawasan ini juga berasal dari kegiatan pertanian. Pemanfaatan kegiatan pertanian dalam kawasan konservasi dan perlindungan ini akan memberikan pengaruh terhadap pengelolaan kawasan.

Tulisan ini akan memaparkan secara teoritis tentang tiga aspek (sosial, ekologis dan sosio-ekologis) dalam manajemen pengelolaan suatu kawasan perlindungan dengan mengambil contoh pada kawasan TNKS yang berada di wilayah Sumatera bagian selatan. Diharapkan tulisan ini dapat memotivasi semua lapisan masyarakat bekerjasama dengan pemerintah dan para akademisi agar secara bersama-sama berupaya untuk meminimalkan munculnya konflik penggunaan lahan antara manusia dengan fauna dimasa mendatang.

TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

Menurut Rauthkari dan Watchel (1991) dan Untoro (2006), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) secara geografi terletak pada 100°31’18″  sampai 102°44′ lintang timur dan 17’13″ sampai 326’14″ lintang selatan. Luas TNKS berdasarkan hasil kesepakatan tata batas ditetapkan seluas 1.368.000 ha yang berada di 4 wilayah provinsi di Sumatra bagian selatan dan Sumatra Barat (Tabel 1).

Tabel 1. Proporsi luas wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat

Provinsi Luas (ha) Persentase Luas (%)
Sumatra Barat 353.780 25,86
Jambi 422.190 30,86
Bengkulu 310.910 22,73
Sumatra Selatan 281.120 20,55

Sumber: Rauthkari dan Watchel (1991), Untoro (2006).

Wilayah TNKS tersebar di 9 kabupaten, 43 kecamatan dan 134 desa. Taman nasional ini merupakan penyatuan dari kawasan-kawasan Cagar Alam Inderapura dan Bukit Tapan, Suaka Margasatwa Rawas Hulu Lakitan-Bukit Kayu Embun dan Gedang Seblat, hutan lindung dan hutan produksi terbatas di sekitarnya yang berfungsi sebagai hidro-orologis yang sangat vital bagi wilayah sekitarnya. Kelompok hutan tersebut merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS Batanghari, DAS Musi dan DAS wilayah pesisir bagian barat.  DAS tersebut sangat vital peranannya terutama untuk memenuhi kebutuhan air bagi kehidupan jutaan orang. Topografi TNKS bergelombang, berlereng curam dan tajam dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 3.805 m dpl. Topografi yang relatif datar dengan ketinggian 800 m dpl terdapat di daerah enclave Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (Adiprasetyo, 2009; Prinando, 2008; Linkie, 2007).

Secara umum curah hujan di kawasan ini cukup tinggi dan merata (Adiprasetyo, 2009; Dinata dan Sugiardjito, 2008).  Rata-rata curah hujan tahunan adalah sekitar 3.000 mm. Musim hujan berlangsung dari bulan September hingga Februari dengan puncak musim hujan pada bulan Desember. Sedangkan musim kemarau berlangsung dari April  hingga  Agustus.  Suhu udara rata-rata bervariasi yaitu sekitar 28°C di dataran rendah, 20°C di lembah Kerinci dan 9°C di puncak gunung Kerinci dengan rata-rata kelembaban udara antara 80 hingga 100%.

TNKS umumnya masih memiliki hutan primer dengan memiliki enam tipe vegetasi utama didominasi oleh formasi vegetasi dataran rendah (200 – 600 m dpl), vegetasi pegunungan/bukit (600 – 1.500 m dpl), vegetasi montana (1.500 – 2.500 m dpl), vegetasi belukar gleichenia/paku-pakuan (2.500 – 2.800 m dpl) dan vegetasi sub alpine (2.300 – 3.200 m dpl). TNKS merupakan habitat utama 42 jenis dari 19 famili mamalia besar (Tabel 2), 306 jenis dari 49 famili burung (Tabel 3), 6 jenis amphibi dan 6 jenis primata yang terkenal langka dan terancam punah di Asia Tenggara.

Tabel 2. Sebagian jenis mamalia yang bisa ditemui di TNKS

Jenis Mamalia Nama Latin
harimau Sumatera Panthera tigris sumatrae
badak Sumatera Dicerorhinus sumatrensis
tapir Tapirus indicus
gajah Sumatera Elephas maximus sumatranus
beruang madu Helarctos malayanus
kucing emas Felis temminckii

Sumber: Rauthkari dan Watchel  (1991).

Tabel 3. Sebagian jenis burung yang bisa ditemui di TNKS

Jenis Burung Nama Latin
elang alap besar Accipiter virgatus
elang kelelawar Macheiramphus alcinus
elang gunung Spitazatus alboniger
cekakak batu Lacedo pulchella
belibis kembang Dendrocygna arcuata
enggang jambul Aceros comatus
kangkareng hitam Anthracoceros malayahus
rangkong papan Buceros bicornis
pergam gunung Ducula bargia
poksai mantel Garrulax palliatus
tiong emas Gracula religiosa
rangkong Buceros rhinoceros
julang Aceros undulatus

Sumber: Rauthkari dan Watchel  (1991).

Hutan TNKS memiliki 4.000 jenis tumbuhan yang didominasi oleh famili Dipterocarpaceae, dengan flora yang langka dan endemik, yaitu pinus kerinci (Pinus merkusii strain Kerinci), kayu pacat (Harpulia alborera), bunga Rafflesia (Rafflesia arnoldi) dan bunga bangkai (Amorphophallus titanium dan A. decussilvae) (Franskistoro, 2006; Kasih, 2003). Selain familia Dipterocarpaceae, TNKS juga memiliki koleksi 63 famili lainnya antara lain famili Leguminosae, Lauraceae, Myrtaceae, Bommacaceae, Moraceae, Anacardiaceae, Myristicaceae, Euphorbiaceae dan Meliaceae.  Pada ketinggian 500 m hingga 2000 m dpl. didominasi oleh famili Fagaceae, Erycaceae dan semak-semak sub alpin dari jenis Vaccinium dan Rhododendron.

Beberapa jenis tumbuhan obat yang biasa digunakan masyarakat sekitar taman nasional  antara lain paku gajah, akar tik ulat, akar kepuh, pinang, kunyit, akar sepakis, ubi hitam dan lain-lain (Frankistoro, 2006). Sementara itu, jenis-jenis anggrek juga ditemukan di TNKS diantaranya Spathoglotis plicata, Pholodita articulata, Calants sp dan Renanthera sp.

FAKTA KONFLIK ANTARA MANUSIA-FAUNA DI TNKS

Beberapa ancaman dan gangguan dapat merusak hutan dan ekosistem dalam kawasan TNKS.  Gangguan tersebut adalah perambahan, illegal logging, perburuan liar, rencana pembangunan jalan melintasi kawasan dan pertambangan illegal (Fandelli, 2002). Menyusutnya populasi ekosistem hutan dapat menimbulkan kerugian besar bagi manusia, bahkan dapat menimbulkan bencana alam dan bencana sosial, seperti banjir, tanah longsor, kelaparan dan konflik manusia dengan fauna.

Sebagai akibat menyusutnya populasi harimau Sumatera berdampak pada tidak terkendalinya populasi babi hutan sehingga berdampak mewabahnya hama babi yang merusak perkebunan masyarakat. Pada hakekat rantai makanan, harimau Sumatera berfungsi sebagai satwa pengendali pupulasi babi hutan. Harimau merupakan satwa pemangsa atau pemakan daging (karnivora).  Demikian juga sebaliknya, kalau populasi babi hutan punah maka satwa pemangsa seperti harimau Sumatera akan kekurangan mangsa. Seperti yang terjadi di beberapa daerah di wilayah Sumatra bagian selatan baru-baru ini, harimau Sumatera memangsa hewan ternak milik masyarakat sehingga terjadilah konflik antar fauna dan manusia.

Kegiatan pertanian yang mengalihfungsikan lahan hutan dapat juga menjadi penyebab kerusakan habitat dan kepunahan jenis flora dan fauna yang telah disebutkan di atas. Hal ini sejalan dengan Nyhus dan Tilson (2004) dalam Dinata dan Sugardjito (2008) yang menyatakan bahwa alih fungsi kawasan hutan secara besar-besaran menyebabkan hilangnya habitat hutan atau terpotongnya blok kawasan hutan yang luas menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah-pisah. Kompetisi ruang dan sumber pakan antara manusia dan harimau telah mendorong masyarakat untuk memusuhi dan membunuh satwa ini. Perusakan habitat dan perburuan hewan mangsa telah diketahui sebagai faktor utama yang menyebabkan turunnya jumlah harimau secara dramatis di Asia. Sementara itu, dijabarkan pula bahwa pada pertemuan population and habitat viability assessment (PHVA) tahun 1992 di kota Padang, dinyatakan bahwa hanya tersisa 400 ekor harimau sumatra yang bertahan hidup di lima kawasan konservasi besar di Sumatera. Seratus individu lainnya diperkirakan hidup di hutan-hutan di luar kawasan konservasi (Dinata dan Sugardjito, 2008; Seal et al., 1994).

Degradasi hutan dikarenakan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian juga menjadi masalah serius bagi beruang madu. Beruang madu di kawasan TNKS sulit beradaptasi dan terjadi perubahan perilaku pada preferensi habitatnya (Linkie, 2007). Selain itu dijelaskan bahwa keaneragaraman hayati juga harus dijaga dan sangat tidak dianjurkan mengembangkan secara besar-besaran mono spesies tanaman. Ketika tanaman diserang hama akan sulit untuk dikendalikan. Misalnya hutan dibabat habis lalu dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit. Ketika pohon kelapa sawit terkena hama sulit untuk dikendalikan karena tidak ada ekosistem yang mengimbanginya. Dengan adanya hutan dengan beranekaragam tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya dapat menjadi penyeimbang perkebunan maupun pertanian.

TIGA ASPEK MANAJEMEN PENGELOLAAN TNKS

Untuk meminimalkan konflik yang mungkin muncul antara manusia dan fauna, terdapat tiga aspek yang diperhatikan dalam manajemen pengelolaan kawasan perlindungan di seluruh dunia termasuk di TNKS wilayah Sumatra bagian selatan yang meliputi aspek sosial, ekologis dan sosio-ekologis (Wiryono, 2003; Manullang, 1999; MacKinnon et al., 1993).

Aspek Sosial

Masyarakat di sekitar hutan atau kawasan perlindungan pada umumnya memiliki ciri-ciri antara lain berpendidikan rendah, tidak banyak berhubungan dengan dunia luar, sistem pertanian yang sederhana dan belum mengembangkan perilaku petani produsen yang berorientasi ke pasar. Dengan tingkat pengetahuan yang rendah, pendidikan yang rendah, penguasaan ketrampilan dan teknologi yang rendah serta akses pasar yang minim, sehingga pada umumnya mereka adalah masyarakat miskin (Manullang, 1999). Selain itu, menurut Wiryono (2003), masyarakat yang berada di sekitar kawasan perlindungan umumnya tidak mengetahui fungsi dan manfaat taman nasional yang ada di lingkungan mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Adiprasetyo (2009) yang menemukan bahwa masyarakat sekitar TNKS khususnya di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu ternyata tidak mengetahui fungsi dan manfaat TNKS secara umum. Proporsi masyarakat setempat yang tidak mengetahui fungsi dan manfaat TNKS bagi masyarakat secara umum lebih besar di Kabupaten Lebong (sekitar 64%) dibandingkan Kabupaten Kerinci (sekitar 51%).

Ketidaktahuan masyarakat mengenai kawasan TNKS dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat tersebut. Tingkat pendidikan masyarakat yang ada di kawasan TNKS masih relatif rendah. Hal ini disebabkan kurangnya minat masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, disamping masih terbatasnya fasilitas pendidikan tingkat lanjut di dalam maupun sekitar kawasan.

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan manfaat kawasan perlindungan juga dikarenakan ketidakpahaman mereka akan kategorisasi suatu kawasan yang dijadikan kawasan perlindungan. Persoalan penting dalam masalah kawasan perlindungan adalah bukan sekedar memberikan informasi tentang apa kawasan konservasi tetapi juga bagimana masyarakat umumnya dan masyarakat di sekitar kawasan khususnya memahami fungsi kawasan dan bagaimana membangun kesadaran untuk memeliharanya selain memanfaatkan sebijak mungkin  sesuai dengan fungsi kawasan. Menurut Wiryono (2003) masyarakat saat ini sudah mengganggap kawasan perlindungan sebagai kawasan yang berpotensi besar dalam menghasilkan uang. Paradigma masyarakat ini semakin meningkatkan akses masyarakat setempat terhadap kawasan perlindungan dalam bentuk interaksi baik sosial maupun ekologis.

Interaksi dapat diartikan sebagai bentuk hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan perorangan, antar orang dengan kelompok, maupun antar kelompok manusia. Berlangsungnya proses interaksi dapat disebabkan oleh sugesti, imitasi, identifikasi, dan simpati (Anshari, 2006; Untoro, 2006). Bentuk interaksi tidak hanya terjadi antar manusia saja, tetapi juga terjadi antara manusia dengan alam di sekitarnya. Interaksi antara masyarakat dengan kawasan perlindungan ternyata dapat mempengaruhi pengelolaan kawasan perlindungan tersebut.

Keberhasilan pengelolaan kawasan perlindungan banyak tergantung pada tingkat dukungan dan penghargaan masyarakat sekitar kawasan tersebut. Daerah yang masyarakatnya memiliki paradigma bahwa kawasan perlindungan akan jadi penghalang, maka masyarakat setempat akan menghalangi upaya pelestarian. Namun jika pelestarian dianggap bermanfaat maka masyarakat setempat akan bekerja sama dengan pengelola untuk melindungi kawasan dari pengembangan yang membahayakan. Hal ini sejalan dengan Ormsby dan Kaplin (2005) dalam Adiprasetyo (2009) yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat  terhadap taman nasional akan mempengaruhi bentuk-bentuk interaksi antara masyarakat dengan taman nasional. Interaksi ini dapat berdampak positif terhadap masyarakat  dalam bentuk manfaat dan taman nasional yang selanjutnya akan mempengaruhi efektifitas pengelolaan taman nasional tersebut.

Terdapat beberapa cara agar masyarakat memperoleh manfaat dari kawasan perlindungan, termasuk pemanfaatan sumberdaya tertentu dari kawasan dan zona penyangga, melestarikan hak tradisional dan kebiasaan budaya serta preferensi khusus bagi penduduk setempat untuk memperoleh pekerjaan dan pelayanan sosial (Untoro, 2006). Bentuk interaksi masyarakat di TNKS ummnya dalam bentuk pemanfaatan sumberdaya lahan untuk pertanian dan perkebunan. Secara keseluruhan diperkirakan ada 15.000 kepala keluarga yang menggarap lahan di kawasan TNKS. Selain itu, terdapat pengambilan sumberdaya alam untuk pemenuhan kebutuhan. Pengambilan sumberdaya ini tidak dibarengi dengan sistem penguasaan dan pemilikan lahan yang baik. Sistem penguasaan dan pemilikan lahan masyarakat masih bersifat tradisional dalam arti belum disertai dengan tanda bukti berupa serifikat dan batasan-batasan yang jelas. Hal ini merupakan kendala utama dalam pengelolaan, terutama dalam pelestarian kawasan TNKS karena masyarakat menganggap bahwa kawasan TNKS merupakan bagian dari penguasaannya dan dapat dimiliki oleh mereka.

Pemanfaatan sumberdaya yang ada di TNKS oleh masyarakat setempat dijembatani oleh kesepakatan konservasi desa (KKD) di Kerinci Seblat.  Akan tetapi berdasarkan penelitian Untoro (2006) yang dilakukan di Kabupaten Merangin, pelaksanaan KKD di tempat itu tidak berhasil. Hal ini dikarenakan pelaksanaan KKD cenderung lebih pada kegiatan ekonomi produktif dan pembangunan sarana prasarana, sedangkan kegiatan konservasi sangat kecil dikarenakan proyek ditingkat Pemerintah Daerah/BAPPEDA yang berorientasi pada pembangunan daerah. Pada kenyataanya program ekonomi produktif tidak berhasil karena program yang digulirkan merupakan hal baru bagi masyarakat. Pengetahuan masyarakat rendah serta pembinaan yang rendah menyebabkan program ini tidak berjalan dengan baik.

Sektor pertanian memang menjadi masalah utama dalam perekonomian masyarakat sekitar TNKS. Hal ini dikarenakan mata pencaharian masyarakat TNKS yang didominasi oleh petani. Pertanian yang berkembang di daerah ini adalah petani sayur mayur  (kentang, kol dan cabe) serta tanaman perkebunan (kayu manis dan kopi) untuk digunakan sendiri atau dijual. Hasil pertanian ini biasanya dipasarkan di ibukota kabupaten (Sungai Penuh) dan ibukota provinsi terdekat (Kota Padang dan Kota Jambi).  Petani di sekitar TNKS umumnya memiliki lahan seluas 0,5 ha atau lebih, namun pendapatan yang mereka peroleh masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan lahan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dan metode bertaninya masih sangat tradisional. Pemanfaatan yang tidak optimal ini, menurut Lestaria (2006) disebabkan oleh jarak antara lahan satu dengan lahan lainnya masih relatif jauh sehingga sulit dijangkau oleh petani. Selain itu, lahan yang dimiliki petani umumya berbatu sehingga kesulitan dalam pengolahan tanah serta terbatasnya faktor produksi lain seperti benih dan modal juga menjadi kendala yang belum terpecahkan.

Kebudayaan masyarakat TNKS cukup beragam yakni dengan berbagai etnik. Etnik yang ada mempunyai keunikan masing-masing seperti dalam hal bahasa, kesenian, pola hubungan, orientasi nilai budaya, etika tata krama dan sebagainya. Etnik Kubu (suku anak dalam) merupakan salah satu contoh etnik penduduk asli provinsi yang cenderung menutup diri dari pengaruh dunia luar. Mereka memiliki budaya yang khas dan unik yang tinggal di hutan-hutan pedalaman kawasan TNKS. Pada saat ini etnik yang ada di TNKS adalah etnik Kerinci, Minang dan Jawa. Adanya keanekaragaman etnik ini menyebabkan masalah terhadap kelestarian kawasan TNKS karena pada umumnya mereka menganggap bahwa TNKS adalah kepunyaan nenek moyang (leluhur)  mereka, sehingga mereka bebas untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada di TNKS.  Lebih jauh Lestaria (2006) menjelaskan bahwa banyak masyarakat sekitar TNKS yang merasa belum mendapatkan manfaat dari kawasan ini, sehingga mereka tidak khawatir terhadap kerusakan yang mereka timbulkan baik berupa perambahan maupun penebangan.

Keberagaman etnik juga mempengaruhi terhadap keyakinan mereka akan Tuhan (agama). Etnik Kerinci dan Minang umumnya beragama Islam. Sementar etnik Jawa cukup beragam keyakinannya yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan aliran kepercayaan (Frankistoro, 2006). Agama atau  kepercayaan masyarakat setempat terhadap Tuhan ternyata juga mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan kawasan perlindungan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang beragama seharusnya memiliki pedoman untuk memanfaatkan alam sebagaimana mestinya. Semakin masyarakat di sekitar kawasan tersebut patuh terhadap nilai dan norma dari kepercayaan yang mereka anut, semakin mereka mudah untuk  memahami betapa pentingnya memelihara alam.

Kepercayaan terhadap kekuatan gaib seperti roh-roh yang ada dalam sumberdaya alam juga mempengaruhi kelestarian sumberdaya alam dan pengelolaan kawasan perlindungan. Di TNKS masyarakat yang masih menganut kepercayaan seperti itu adalah masyarakat suku anak dalam (SAD). Masyarakat SAD menganggap pohon-pohon besar sebagai tempat bersemayamnya roh-roh nenek moyang mereka. Hal ini dapat dilihat dari kebudayaan mereka yang mereka sebut melangun. Budaya melangun adalah kebudayaan masyarakat SAD untuk meninggalkan saudara atau kerabat mereka pada saat sakit keras, yakni saat dukun mereka tidak dapat mengobatinya. Mereka yakin bahwa dengan ditinggalkan ada kemungkinan saudara atau kerabat mereka akan sembuh dengan bantuan alam (roh).

Saat ini, wilayah jelajah masyarakat dalam budaya melangun semakin sempit. Hal ini dikarenakan luasan hutan di TNKS terus berkurang sebagai akibat perambahan termasuk di dalamnya pertanian dan pembalakan liar di TNKS. Hal ini menyebabkan masyarakat SAD sering keluar dari kawasan hutan ke pemukiman masayarakat umum, seperti yang terjadi di jalan Rimbo Ilir dam Rimbo Bujang yang dijumpai masyarakat SAD membuat sudung (gubuk) di perkebunan warga (Prinando, 2007).

Aspek Ekologi

Subsidi hutan konservasi sering tidak dihitung dalam bentuk rupiah, padahal nilainya sangat tinggi (mahal) dan fungsi-fungsi ekologisnya tidak dapat tergantikan. Sehingga telah mendorong para ahli memasukkan nilai ekologis sumberdaya alam dan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan di beberapa negara maju nilai ekologis tersebut telah diposisikan sebagai modal alam (natural capital) yang harus diperhitungkan tingkat depresiasinya dalam setiap perhitungan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Mengambil konsep pembangunan berkelanjutan, MacKinnon et al. (1993) mengemukakan bahwa  kawasan konservasi atau dilindungi (protected areas) tidak ditetapkan untuk dipisahkan dari arus pembangunan, melainkan merupakan suatu bentuk penggunaan lahan yang harus melengkapi kawasan sekitarnya apabila kawasan yang dilindungi ini diharapkan dapat berlanjut.  Penggunaan lahan yang dimaksud meliputi pembagian zona-zona atau blok-blok dalam suatu kawasan perlindungan. Pembagian kawasan ke dalam zona-zona atau kawasan ini sebenarnya untuk memudahkan dalam hal pembatasan pemanfaatan masyarakat dalam kawasan perlindungan. Dengan demikian kawasan perlindungan dapat lestari secara ekologis.

Meningkatnya jumlah penduduk di suatu kawasan akan menyebabkan tingkat kerusakan ekologis lebih cepat. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat terhadap suatu kawasan tersebut. Kerusakan lingkungan dipengaruhi oleh tiga faktor yakni jumlah penduduk, penggunaan sumberdaya tiap individu penduduk dan kerusakan yang ditimbulkan akibat penggunaan sumberdaya tiap unitnya. Bertambahnya jumlah penduduk akan mengakibatkan kebutuhan akan sumberdaya lahan baik untuk pemukiman, perkebunan dan pertanian akan semakin besar. Hal ini tentu akan menjadi kendala dalam pengelolaan kawasan konservasi di TNKS. Selain itu, keterbukaan vegetasi yang ada di kawasan tersebut akan semakin cepat. Kondisi ini mengakibatkan kelestarian kawasan TNKS akan terganggu seperti tumbuhan yang berguna, fauna dan hasil hutan lainnya terancam mengalami kerusakan.

Aspek Sosio-Ekologi

Dalam Rencana Pembangunan Tahunan 2004 (Bappenas, 2004) dijelaskan bahwa pada saat ini dinamika pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup belum secara konsisten dijadikan acuan pembangunan sektor-sektor lain dalam rangka menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya alam dan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup yang mengarah pada visi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Sebagian besar pemanfaatan sumberdaya alam hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sehingga lebih banyak diperlakukan untuk mengejar devisa dan modal pembangunan.

Pengelolaan sumberdaya hutan saat ini masih mengabaikan aspek-aspek fungsi lingkungan, sehingga menimbulkan konflik kepentingan ekonomi dengan lingkungan. Kegiatan ekonomi selama ini, cenderung lebih mengutamakan kegiatan eksploitasi sumberdaya alam dan mengabaikan aspek kelestarian. Selain itu lemahnya organisasi pengelola juga menjadi bagian dari permasalahan ini. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan ke dalam sistem organisasi maupun program kerja pemerintah daerah masih belum berjalan. Degradasi hutan yang disebabkan berbagai kegiatan illegal meningkat bahkan sampai ke dalam kawasan lindung seperti di kawasan TNKS. Padahal, disamping merupakan wilayah utama untuk pemeliharaan keanekargaman hayati di Sumatera, hutan di TNKS merupakan tempat penting untuk penampungan air yang ada di wilayah sungai terbesar di Sumatera bagian selatan yakni sungai Musi dan sungai Batang Hari. Menurut Rauthkari dan Watchel (1991) sekitar tujuh juta hektar tanah pertanian bergantung pada suplai air dari sungai-sungai tersebut.

Subsidi ekologis kawasan konservasi atau kawasan lindung secara langsung maupun tidak langsung juga memberikan kontribusi signifikan dalam menghemat anggaran suatu daerah atau negara. Artinya, subsidi ekologis kawasan konservasi/lindung dapat berperan dalam menghambat terjadinya pengeluranan yang tidak perlu dilakukan oleh suatu daerah atau negara (unproductive expenditure). Fakta di beberapa wilayah di Indonesia telah membuktikan bahwa nilai pengeluaran tidak produktif yang harus di keluarkan pemerintah sering melebihi nilai pendapatan maupun pengeluaran untuk pembangunan daerah tersebut. Misalnya terjadinya tanah longsor atau banjir bandang yang menyebabkan jalan putus, areal pertanian terendam dan gagal panen, kekeringan yang menyebabkan penurunan produksi pertanian dan sebagainya. Biaya penanganan bencana tersebut jelas menurunkan produktifitas suatu daerah yang terpaksa mengalokasikan sebagian dana pendapatan daerah untuk perbaikan akibat bencana tersebut.

Subsidi dan fungsi ekologis TNKS sebagai pengendali tata air, pengatur iklim dan mendukung kesuburan tanah memiliki arti penting bagi perekonomian 9 kabupaten yang berbatasan dengannya. Perlindungan terhadap hutan di TNKS merupakan kebutuhan pokok untuk pembangunan secara regional karena hal ini menjamin akan adanya pertanian yang berkelanjutan dan stabilitas ekonomi baik lokal maupun nasional.

Pemaparan tiga aspek manajemen pengelolaan kawasan perlindungan di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan kawasan perlindungan akan efektif apabila terjaminnya kelestarian lingkungan (ekosistem). Adapun maksud dari terjaminnya kelestarian lingkungan seperti halnya tujuan konservasi adalah sebagai berikut (Fandeli, 2002):

1. Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan.

2. Melindungi keanekaragaman hayati.

3. Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya.

Berdasarkan permasalahan dan prinsip di atas maka rekomendasi yang dapat diberikan dalam upaya pengelolaan kawasan TNKS yang lestari fungsi dan manfaatnya adalah sebagai berikut :

1.    Pengelolaan bersama dengan masyarakat setempat untuk seluruh wilayah yang secara administratif memiliki TNKS, yakni dengan menerapkan prinsip kolaboratif manajemen dan saling belajar seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Kawasan Zona Penyangga TNKS di Provinsi Jambi.  Masyarakat lokal telah mengembangkan berbagai bentuk pengelolaan antara lain hutan adat, kebun lindung, lubuk larangan, hutan keramat dan rimbo larangan.

2.    Penyuluhan mengenai tata  batas kawasan yang jelas dan restrukturisasi tapal batas yang disepakati oleh berbagai pihak (masyarakat dan  pengelola TNKS), sehingga tidak terjadi tumpang tindih kawasan perlindungan dengan kawasan pertanian atau perkebunan masyarakat.

3.    Melibatkan masyarakat lokal (tradisional) dalam hal ini Suku Anak Dalam (SAD) dalam pengelolaan kawasan. Pelibatan masyarakat tradisional ini merupakan perubahan paradigma pengelolaan kawasan perlindungan menuju pengelolaan berbasis pengetahuan dan kearifan masyarakat lokal (local wisdom).

4.    Melakukan perubahan pengelolaan menuju tatanan pengelolaan multipihak.

SIMPULAN

Subsidi dan fungsi ekologis TNKS sebagai pengendali tata air, pengatur iklim dan mendukung kesuburan tanah memiliki arti penting bagi perekonomian 9 kabupaten di wilayah Sumatra bagian selatan yang berbatasan dengannya. Perlindungan terhadap hutan di TNKS merupakan kebutuhan pokok untuk pembangunan secara regional karena hal ini menjamin akan adanya pertanian yang berkelanjutan dan stabilitas ekonomi baik lokal maupun nasional.

Berdasarkan tiga aspek pengelolaan kawasan perlindungan (sosial, ekologi dan sosio-ekologi), rekomendasi yang dapat diberikan dalam upaya pengelolaan kawasan TNKS yang lestari fungsi dan manfaatnya adalah pengelolaan bersama dengan masyarakat setempat, penyuluhan mengenai tata  batas kawasan yang jelas dan restrukturisasi tapal batas, melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan serta melakukan perubahan pengelolaan menuju tatanan pengelolaan multipihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Urip Santoso, M.Sc selaku dosen pengampu mata kuliah Penyajian Ilmiah. Pada kesempatan ini pula, penulis berterima kasih kepada Bapak Dr. Heri Dwi Putranto, M.Sc, yang telah banyak memberikan masukan pada saat diskusi dan perbaikan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adiprasetyo.  2009. Sikap masyarakat lokal terhadap konservasi dan taman nasional sebagai pendukung keputusan dalam pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (studi kasus di Kabupaten Kerinci dan Lebong, Indonesia). Jurnal Bumi Lestari 9 : 173-186.

Anshari, G.Z.   2006.  Dapatkah Pengelolaan Kolaboratif Menyelamatkan Taman Nasional Danau Sentarum ?.    CIFOR,  Bogor.

Bappenas.   2004.   Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) 2004.   Diunduh dari www.bappenas.go.id tanggal 22 September 2010.

Dinata, Y., dan  Sugiardjito,  J.    2008.   The existence of Sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae Pocock, 1929) and their prey in different forest habitat types in Kerinci Seblat National Park, Sumatra.    Biodiversitas 10: 222-226.

Fandelli, C. 2002. Pengertian dan Konsep Dasar Ekowisata. Diunduh dari www.google.co.id tanggal  25 September 2010.

Frankistoro, F.   2006.   Potensi keanekaragaman jenis tumbuhan di Taman Nasional Kerinci Seblat (Studi kasus di Resort Gunung Tujuh dan Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi).     Skripsi.    Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Kasih,  N.  2003.  Subsidi Ekologis Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Dalam Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas.   Diunduh dari  www.google.co.id tanggal 25 Oktober 2009.

Lestaria,  M.   2006.   Nilai manfaat “Pelak” (Agroforestri) bagi masyarakat di desa sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat (Studi kasus di Desa Jujun dan Desa Benik Kecamatan Keling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi).    Skripsi.   Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Linkie,  M. 2007.    Estimating occupancy of a data deficient mammalian species living in tropical rainforests: sun bears in the Kerinci Seblat region, Sumatra.   Biological Conservation 137 : 20-27.

MacKinnon,  K., Child,  J.,  Thorsell, G.    1993.    Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi Di Daerah Tropika.    Gajah Mada University Press.   Yogyakarta.

Manullang, S.    1999.    Kesepakatan  Konservasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi.    The Natural Resources Management Program,  Jakarta.

Munggoro,  W.  dan  Novi,  A.    2002.    Tatanan kehutanan majemuk: redistribusi kekayaan alam nusantara.    Jurnal Komuniti Forestri: 7-17.

Prinando,  M.    2007.   Asuransi Kerugian Berbasis Modal Sosial Kolektif sebagai Upaya Alternatif Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Peisan. Bogor.   Makalah pada Lomba Karya Tulis Bumi Putra Muda.

Prinando,  M.   2008.    Pengaruh kegiatan pertanian dalam aspek sosial, ekologis dan sosio-ekologis terhadap pengelolaan kawasan di Taman Nasional Kerinci Seblat. Skripsi. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Rauthkari,  M. dan Watchel, P.   1991.   Conservation and management Kerinci Seblat National Park.   Conservation Indonesia 7 : 11-13.

Untoro, F.  2006.   Evaluasi pelaksanaan kesepakatan konservasi desa (KKD) dalam Kerinci Seblat-Integrated conservation and development Project (KS-ICP) melalui analisis stakeholder (Studi kasus Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi).   Skripsi.  Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Wiryono.    2003.    Klasifikasi kawasan konservasi Indonesia.    Warta Kebijakan 11 : 1-6.

About these ads
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers