JURNAL LINGKUNGAN HIDUP

BUMI LESTARI LANGIT BEBAS POLUSI

Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup December 1, 2011

Dikompilasi Oleh: Prof. Urip Santoso

(Tulisan ini merupakan kompilasi dari berbagai sumber baik dari buku maupun dari internet. Saya hanya mengkompilasi dan sedikit menyisipkan ide-ide saya. Jadi ini bukan tulisan saya!)
Pendahuluan
Pembangunan pada abad 20 yang lalu adalah pola pembangunan konvensional yang bersifat linier mengutamakan kemajuan ekonomi semata-mata, subyek pembangunan adalah manusia dan orientasi pembangunan tertuju hanya pada manusia. Pola ini  mengabaikan pembangunan lingkungaan dan social budaya.
Pola pembangunan ini mempunyai tiga kelemahan pokok (Salim, 2010), yaitu  kegagalan pasar, kegagalan institusi dan kegagalan kebijakan. Selain itu, pembangunan konvensional hanya mengedepankan pembangunan ekonomi yang berjangka pendek, sementara pembangunan social dan lingkungan yang berjangka panjang sangat diabaikan.
Pola pembangunan ini meskipun dalam jangka pendek mampu meningkatkan pendapatan nasional sangat fantastis, namun pada kenyataannya masih banyak penduduk yang miskin. Hal ini disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan konvensional. Selain itu, saat ini sudah kita rasakan betapa peningkatan pendapatan nasional itu dibarengi oleh rusaknya  lingkungan hidup. Rusaknya lingkungan hidup ini sangat tidak seimbang. Artinya rusaknya lingkungan hidup jauh lebih tinggi daripada tingkat pendapatan nasional. Jika pembangunan konvensional terus dilanjutkan, maka kerusakkan lingkungan hidup akan semakin parah (Weisman, 2009). Akibatnya bukan saja berbagai bencana melanda bumi ini, tetapi juga generasi yang akan dating tidak akan mewarisi bumi ini. Berbagai bencana yang melanda bumi ini pun akhirnya meluluhlantakkan pembangunan  berbasis ekonomi ini. Berbagai polusi baik udara, air, tnah dll telah dihasilkan oleh pembangunan konvensional, yang akhirnya bumi ini menjadi tidak nyaman untuk dihumi (Wardhana, 2004). Akhirnyanya yang diperoleh kerugian ganda, yaitu rusaknya sumber daya pembangunan sekaligus rusaknya lingkungan hidup.  Di Bengkulu pada khususnya dan Sumatera pada umunya telah banyak kerusakan  lingkungan hidup dikarenakan oleh pembangunan yang tidak terkendali (Sjarkowi et al., 2007). Perubahan  iklim mulai dirasakan oleh penduduk dunia. Jika tidak segera dilakukan berbagai upaya, maka perubahan iklim global semakin tidak terkendali dan akan mengancam bumi. Dampak perubahan iklim global sangat lamban tapi bersifat pasti dan permanen (Diposaptono et al., 2009). Indonesia yang memiliki belasan ribu pulau-pulau kecil akan sangat menderita akibat perubahan  iklim, sebab pulau-pulau itu terancam tenggelam bersama semua yang ada di atasnya.  
Menurut Salim (2010) terdapat lima tantangan yang dihadapi , yaitu: a) penyelamatan air dari eksploitasi  secara berlebihan dan pencemaran yang kian meningkat; b) merosotnya kualitas tanah dan hutan akibat tekanan penduduk dan eksploitasi besar-besaran untuk keperluan pembangunan; c) menciutnya keanekaragaman hayati  akibat rusaknya lingkungan hidup  berbagai tumbuh-tumbuhan dan hewan; d) perubahan iklim yang menurut para ilmuwan sudah mulai saat ini, dan; e)  meningkatnya kota-kota berpenduduk banyak. Lalu apa yang harus dilakukan?
Untuk mengatasi hal itu maka mulai abad ke 21, pembangunan diarahkan kepada pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup yang dikenal dengan “PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”.
Pengertian Pembangunan dan Lingkungan
Pembangunan adalah reaksi atas keterbelakangan, keterbatasan dan kemiskinan masyarakat, serta bagaimana upaya mengatasinya (Siahaan, 2007). Ini mendorong ditemukannya berbagai alternatif guna mendapatkan kesejahteraan seoptimal mungkin. Peningkatan kualitas hidup manusia dicapai dengan pembangunan sekaligus sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri.
Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik.
Lingkungan hidup  adalah istilah untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Adapun berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu unsure hayati (biotic), unsure social budaya, dan unsure fisik (abiotik).
Pengertian Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Pembangunan  berwawasan lingkungan haruslah berorientasi pada kebutuhan pokok hidup manusia, pemerataan sosial, peningkatan kualitas hidup, serta pembangunan yang berkesinambungan. Jadi, pembangunan harus mengandung makna perkembangan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui keadilan. Untuk mencapainya maka visi pembangunannya adalah tercapainya peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat melalui: pengembangan kecerdasan, pengembangan teknologi, keterampilan dan moral pembangunan sumber daya manusia yang tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, serta seni untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkesinambungan.
Jadi, pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

Istilah berkelanjutan mengacu pada pemenuhan kebutuhan generasu sekarang tanpa merungikan generasi-generasi mendaatang Secara  implisit  dalam pernyataan itu adalah pertumbuhan di masa mendatang dan kualitas kehidupan manusia  secara keseluruhan sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup yang ada saat ini. Sumber daya alam yang ada pada suatu negara mendasari kehidupan segenap penduduknya. Kualitas udara, air dan tanah haruslah dilestarikan untuk diteruskan kegenerasi berikutnya. Oleh karena itu  perencana pembangunan harus selalu melibatkan perhitungan lingkungan dalam perumusan kebijakaan-kebijakan mereka. Sebangai contoh, kelestarian, atau sebaliknya kerusakan lengkungan hidup harus dihitung sebagai faktor penambah atau faktor pengurang tingkat pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemajuan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan. Kelestarian lingkungan hidup juga harus dijadikan salah satu tujuan utama pembangunan.
Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan hasil KTT Bumi di Rio de Jeniro tahun 1992. Di dalamnya terkandung  dua gagasan penting, yaitu:
a. Gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk mendukung  hidup.
b. Gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang  maupun masa yang akan datang.
Adapun ciri-ciri Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:
a. Menjamin pemerataan dan keadilan.
b. Menghargai keanekaragaman hayati.
c. Menggunakan pendekatan integratif.
d. Menggunakan pandangan jangka panjang.
Atau lebih jelasnya lagi adalah:
1.    dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki dan yang mungkin timbul di belakang hari;
2.    memerhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan;
3.    meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan; serta
4.    melibatkan partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan.
Dari uraian di atas, maka terdapat 5 prinsip bembanguan berkelanjutan /berwawasan lingkungan, yaitu:
1)    Prinsip keadilan antar generasi.
2)    Prinsip keadilan dalam generasi.
3)    Prinsip pencegahan dini.
4)    Prinsip perlindungan keanekaragaman hayati.
5)    Internalisasi biaya lingkungan.
Kelima prinsip tersebut kemudian dikenal sebagai prinsip pokok atau utama dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam kajian lain disebutkan ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan.
Pertama, menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi yang secara ekologis, benar.
Kedua, pemanfaatan sumber daya terbarukan (renewable resources) tidak boleh melebihi potensi lestarinya serta upaya mencari pengganti bagi sumber daya tak terbarukan (non-renewable resources).
Ketiga, pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran.
Keempat, perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan (carrying capacity)
Permasalahan Lingkungan Hidup
Para ahli lingkungan hidup Indonesia mengidentifikasikan beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan lingkungan seperti terurai dalam Tabel  1.
Tabel 1. Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia
No.    Nama Pakar    Tahun Publikasi    Permasalahan Lingkungan Hidup
1.
M.T. Zen

1979    (1)    Manusia Indonesia
(2)    Sumberdaya alam
(3)    Dinamika social yang bergejolak.
(4)    Teknologi
2.    St. Munajat Danusaputra    1980    (1) Kemiskinan
(2) Kependudukan
(3) Kekotoran
(4) Kebijaksanaan
3.    Koesnadi Hardjasoemantri    1983    (1) Perkembangan penduduk dan masyarakat
(2) Perkembangan sumber alam dan lingkungan
(3) Perkembangan teknologi dan kebudayaan.
(4) Perkembangan ruang lingkup internasional
4.    Emil Salim    1988    (1) Kependudukan & SDM
(2) Jaminan pangan
(3) Spesies & Ekosisitem sebagai
sumber daya bagi pembangunan
(4) Peranan Energi
(5) Industri
(6) Perkembangan kota

5.     Otto Soemarjono    1992    (1) Kepunahan jenis/
keanekaragaman hayati
(2) Pemanasan global/perubahan
iklim
(3) Pelubangan lapisan ozon
(4) Hujan asam
6.    M. Soerjani    1997    (1) Mutasi gen terselubung
(2) Dampak kamar kaca
(3) Hujan asam
(4) Lubang lapisan ozon
(5) Pencemaran oleh limbah & bahan berbahaya
(6) Kemerosotan kualitas & kuantitas sumber daya dan
(7) Kesenjangan social
Dari tabel 1 dapat dikaji bahwa pemecahan satu faktor yang mengakibatkan masalah bagi lingkungan hidup tidak dapat berdiri sendiri, artinya terkait dengan pemecahan masalah lingkungan hidup lainnya. Ini berarti pencegahan maupun penanggulangan kerusakan atau pencemaran lingkungan membutuhkan pendekatan berbagai disiplin ilmu. Kerjasama ini akan memberikan kontribusi bagi pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar kesinambungan kehidupan makhluk hidup.
Dasar Hukum Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan
1.    Undang Undang Dasar 1945 amandemen ke 4 tahun 2002
2.    Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang  perencanaan pembangunan nasional
3.    Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.    Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan  jangka menengah tahun 2004-2009.
Pembangunan Naasional Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan
Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undangundang Dasar 1945. Dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, Hal ini sesuai dengan hasil Konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholm Tahun 1972 dan  Deklarasi Lingkungan Hidup KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992 yang menyepakati prinsip dalam pengambilan keputusan pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan dan manusia serta KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Tahun 2002 yang membahas dan mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup.
Bagi Indonesia, sumberdaya alam mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang. Oleh sebab itu, dalam penerapannya harus memperhatikan apa yang telah disepakati dunia internasional. Sayangnya, sumberdaya alam mendatangkan kontribusi besar bagi pembangunan, keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan. Begitu juga aturan yang seharusnya ditaati sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukung pembangunan dari sektor ekonomi kurang diperhatikan. Hal ini mengakibatkan kecenderungan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam yang ada serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan adanya krisis pangan, krisis air, krisis energi dan lingkungan.
Dalam pelaksanaan pembangunan di era Otonomi Daerah, pengelolaan lingkungan hidup tetap mengacu pada Undang-undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam melaksanakan kewenangannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dalam pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Propinsi mempunyai 6 kewenangan terutama menangani lintas Kabupaten/Kota, sehingga titik berat penanganan pengelolaan lingkungan hidup ada di Kabupaten/ Kota. Dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri No 045/560 tanggal 24 Mei 2002 tentang pengakuan Kewenangan/Positif List terdapat 79 Kewenangan dalam bidang lingkungan hidup.
Sejalan dengan lajunya pembangunan nasional yang dilaksanakan, permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi adalah kerusakan lingkungan di sekitar areal pertambangan yang berpotensi merusak bentang alam dan adanya tumpang tindih penggunaan lahan untuk pertambangan di hutan lindung. Kasus-kasus pencemaran lingkungan juga cenderung meningkat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan perkotaan.
Sungai-sungai di perkotaan tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Kondisi tanah semakin tercemar oleh bahan kimia baik dari sampah padat, pupuk maupun pestisida. Masalah pencemaran ini disebabkan masih rendahnya kesadaran para pelaku dunia usaha ataupun kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik. Jadi, permasalahan  lingkungan hidup semakin berat dari tahun ke tahun.
Dengan kondisi tersebut maka pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan perlu ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, sumberdaya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi kedalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial serta pendidikan formal pada semua tingkatan.
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, sektor Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup perlu memperhatikan penjabaran lebih lanjut mandat yang terkandung dari Program Pembangunan Nasional, yaitu pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumberdaya alam yang dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal sertapenataan ruang.
Hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development – WSSD) di Johannesburg Tahun 2002, Indonesia aktif dalam membahas dan berupaya mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup, maka diputuskan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang dengan bersendikan pada pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan memperkuat satu sama lain. Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Konsep ini mengandung dua unsur :
•    Yang pertama adalah kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar bagi golongan
masyarakat yang kurang beruntung, yang amat perlu mendapatkan prioritas tinggi dari semua negara.
•    Yang kedua adalah keterbatasan. Penguasaan teknologi dan organisasi sosial harus
memperhatikan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini dan di masa depan.
Hal ini mengingat visi pembangunan berkelanjutan bertolak dari Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yaitu terlindunginya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; tercapainya kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas; dan dapat berperannya bangsa Indonesia dalam melaksankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, visi pembangunan yang kita anut adalah pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang. Oleh karena itu fungsi lingkungan hidup perlu terlestarikan.
Kebijakan pembangunan Nasional menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan ketiga pilar pembangunan yaitu bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
Dalam penerapan prinsip Pembangunan Berkelanjutan tersebut pada Pembangunan Nasional memerlukan kesepakatan semua pihak untuk memadukan tiga pilar pembangunan secara proposional.
Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah
Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan,sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan,informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.
Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:
•    Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
•    Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
•    Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
•    Menetapkan pendekatan kewilayahan.
Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di daerah,.Kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :
1.    Program Pengembangaan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
2.    Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.
3.    Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.
4.    Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
5.    Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Sisi lemah dalam pelaksanaan peraturan perundangan lingkungan hidup yang menonjol adalah penegakan hukum.  Kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum dapat meliputi :
•    Regulasi Perda tentang Lingkungan.
•    Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup.
•    Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan
•    Sosialisasi/pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan lingkungan hidup.
•    Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders
•    Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan.
•    Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.
•    Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Dengan adanya berbagai permasalahan maka  diperlukan perangkat hukum perlindungan terhadap lingkungan hidup, yang secara umum telah diatur dengan Undang-undang No.4 Tahun 1982. Undang-undang No 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaanya. Undang undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penerapannya ditunjang dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Hal ini mengingat Pengelolaan Lingkungan hidup memerlukan koordinasi dan keterpaduan secara sektoral dilakukan oleh departemen dan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, seperti Undang-undang No. 22 Th 2001 tentang Gas dan Bumi, UU No. 41 Th 1999 tentang kehutanan, UU No. 24 Th 1992 tentang Penataan Ruang dan diikuti pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur.
Potret Lingkungan Hidup di bengkulu
Mengingat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain. Di dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai fihak, serta ketegasan dalam penaatan hukum lingkungan. Namun banyak fakta di lapangan yang bertentangan dengan harapan. Terbukti dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup dari waktu ke waktu, dan kurang perhatiannya pengambil kebijakan terhadap kualitas lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa hal berikut ini:
•    Ego sektoral dan daerah. Otonomi daerah yang diharapkan dapat melimbahkan sebagian kewenangan mengelola lingkungan hidup di daerah belum mampu dilaksanakan dengan baik. Ego kedaerahan masih sering nampak dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, hidup, demikian juga ego sektor. Pengelolaan lingkungan hidup sering dilaksanakan overlaping antar sektor yang satu dengan sektor yang lain Tumpang tindih perencanaan antar sektor. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam perencanaan program (termasuk pengelolaan lingkungan hidup) terjadi tumpang tindih antara satu sektor dan sektor lain
•    Pandanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup. Program dan kegiatan harusi didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan dengan baik. Pada kenyataannya PAD masih rendah  dialokasikan untuk program pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, tidak ada dana dari APBN yang dialokasikan langsung ke daerah untuk pengelolaan lingkungan hidup.
•    Keterbatasan sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia  masih belum mendukung. Personil yang seharusnya bertugas melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup  banyak yang belum memahami secara baik tentang arti pentingnya lingkungan hidup.
•    Eksploitasi sumberdaya alam masih terlalu mengedepankan profit dari sisi ekonomi. Sumberdaya alam seharusnya digunakan untuk pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Walaupun kenyataannya tidak demikian; eksploitasi bahan tambang, logging hanya menguntungkan sebagian masyarakat. Aspek lingkungan hidup kenyataannya banyak diabaikan. Fakta menunjukkan bahwa tidak terjadi keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup masih belum mendapatkan porsi yang semestinya.
•    Lemahnya implementasi paraturan perundangan. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, cukup banyak, tetapi dalam implementasinya masih lemah. Ada beberapa pihak yang justru tidak melaksanakan peraturan perundangan dengan baik, bahkan mencari kelemahan dari peraturan perundangan tersebut untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuannya.
•    Lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan.
•    Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagian masyarakat masih lemah..
•    Penerapan teknologi tidak ramah lingkungan  untuk  hasil yang instant dancepat dapat dinikmati masih saja berlangsung.
Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kearifan lokal (local wisdom) merupakan bagian dari sistem budaya, biasanya berupa larangan-larangan yang mengatur hubungan sosial maupun hubungan manusia dengan alamnya.Kearifan lokal berfungsi untuk menjaga kelestarian dan kesinambungan aset yang dimiliki suatu masyarakat sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya dari generasi ke generasi berikutnya, tanpa harus merusak atau menghabiskan aset tersebut. Setiap masyarakat akan mengembangkan kearifan lokal sesuai dengan kondisi lingkungan sosialnya maupun lingkungan alamnya serta sistem pengetahuan yang dimilikinya. Berikut ini merupakan contoh-contoh kearifan lokal yang pernah saya ketahui dari saat masih kecil, kuliah, bekerja dan beberapa perjalanan ke daerah-daerah.
Sebagai contoh, Etnik Rejang memiliki kearifan dengan mengetahui zonasi hutan. Mereka sudah menentukan imbo lem (hutan dalam), imbo u’ai (hutan muda) dan penggea imbo (hutan pinggiran). Dengan zonasi yang mereka buat, maka ada aturan-aturan tentang penanaman dan penebangan kayu. Etnik  Serawai juga telah mengembangkan kearifan lokal dalam pembukaan ladang yaitu “celako humo” atau “cacat humo”, dimana dalam pembukaan ladang mereka melihat tanda-tanda alam dulu sebelum membuka ladang dimana ada 7 pantangan yaitu:  a)  ulu tulung buntu, dilarang membuka ladang di hutan tempat mata air; b) sepelancar perahu; c)  kijang ngulangi tai; d)  macan merunggu; e) sepit panggang; ef  bapak menunggu anak;  g)  dan nunggu sangkup

Tujuh pantangan ini jika dilanggar akan berakibat alam dan penunggunya (makhluk gaib) akan  marah dan menebar penyakit.
Kearifan tradisional dalam pembangunan hukum nasional berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah mendapat tempat diperhatikan. Beberapa contoh ketentuan perundang-undangan menegaskan hal tersebut, seperti yang diatur dalam:
1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), diantaranya diatur dalam: Pasal 1 angka 30 dan 31 UUPPLH:
(30) Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
(31) Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
Pasal 2 UUPPLH:
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:
a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif;l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan  n. otonomi daerah.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan
1)    Melakukan riset daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup pada suatu kawasan/daerah  secara mendalam. Semua aspek yang ada perlu dikaji secara akurat.
2)    Berdasarkan hasil riset  tersebut dibuatkan rencana pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, seperti misalnya perlu adanya ruang terbuka hijau (RTH) minimal sebanyak 30%, manajemen pengelolaan sampah, dan rencana Amdal  atau UPL/UKL bagi suatu aktivitas yang direncanakan dll.
3)    Sosialisasi rencana pembangunan berwawasan lingkungan kepada masyarakat, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memberikan koreksi. Jadi, masukkan dari masyarakat dapat dijadikan salah satu  bagi perbaikkan  rencana  pembangunan yang berwawasan  lingkungan hidup.
4)    Pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana pembangunan berwawasan lingkungan hidup.
5)    Adanya evaluasi secara berkesinambungan terhadap  pelaksanakan pembangunan, sehingga jika ada kegiatan yang kurang berwawasan lingkungan bisa segera dilakukan revisi.
6)    Berdasarkan hasil evaluasi itu maka dibuat rencana yang baru yang lebih berwawasan lingkungan hidup.
7)    Selama kegiatan pembangunan berlangsung, maka penegakkan  hukum harus dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu.  Tanpa penegakkan hukum, maka pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang sudah direncanakan  dapat tidak terlaksana sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Daftar Bacaan
Diposaptono, S., Budiman dan F. Agung. 2009. Menyiasati Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.  Penerbit Buku Ilmiah Populer, Bogor.
Elfindri, J. Rumengan, S. Bahrum, T. Dahril, R. Riduan, dan Z. Abidin. 2009. Manajemen Pembangunan Kepulauan dan Pesisir.  Baduose Media,
Hamid, H. dan B. Pramudyanto.  2007. Granit, Jakarta.
Harahap, N. 2010. Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan mangrove & Aplikasinya dalam Perencanaan Wilayah Pesisir. Graha Ilmu, Yogyakarta.
Keraf, A. S. 2006. Etika Lingkungan.  Kompas, Jakarta.
Salim, E. 2010. Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi. Kompas, Jakarta.
Saparinto, C. 2007. Pendayagunaan Ekosistem Mangrove.  Dahara Prize, Semarang.
Siahaan, N. H. T. 2007. Hutan, Lingkungan dan Paradigma Pembangunan.  Penerbit Pancuran Alam,  Jakarta.
Siregar, S. A. 2009. Instalasi Pengolahan Air Limbah. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
Sjakowi, F., A. Arbain, E. Armanto, U. Santoso, J. Arjuna,  Rifardi,  A. Setiawan, J. Syahrul, Khairijon dan Azizah. 2007.  Kualitas Lingkungan Hidup Sumatera 2007.  Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera, Pekanbaru.
Sudarmaji. 2008. Pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup dan otonomi daerah. http://geo.ugm.ac.id/archives/125
Suparmoko, M.  dan R. Suparmoko.  2000.  Ekonomika Lingkungan. BPFE, Yogyakarta.
Wardhana, W. A. 2004. Dampak Pencemaran Lingkungan. Penerbit Andi, Yogyakarta.
Weisman, A. 2009. Dunia Tanpa Manusia.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

About these ads
 

2 Responses to “Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup”

  1. artikel menarik. tapi terlalu panjang euy. tampilannya bisa lebih dibuat ciamik dengan menambahkan gambar-gambar. anyway, izin dibaca yah. makasih


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers