JURNAL LINGKUNGAN HIDUP

BUMI LESTARI LANGIT BEBAS POLUSI

HUTAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI SALAH SATU WUJUD PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT May 8, 2009

Filed under: Sumberdaya — Urip Santoso @ 7:05 am
Tags: ,

WAZNAH

NPM. E2AO08013

PROGRAM PASCA SARJANA PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BENGKULU

ABSTRAK Keterbatasan yang dimiliki pemerintah telah menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan mengelola sendiri hutan, sehingga. muncul kesadaran bahwa. pembangunan kehutanan harus melibatkan semua pihak dan bertumpu kepada. masyarakat, khususnya masyarakat adat/lokal yang selama ini berinteraksi langsung dan menggantungkan hidupnya dari hutan dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. pengelolaan sumber daya. hutan. Tulisan ini merupakan hasil telaah dari berbagai pustaka yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan kegiatan Hutan Kemasyarakatan. Melalui kegiatan Hutan Kemasyarakatan, kelestarian hutan dapat terjaga karena. lahan yang semula terbuka, bisa tertutup kembali oleh Tanaman Serba. Guna (Multi Purpose Trees Spesies) dan kayu kayuan. Kerusakan hutan juga. dapat dicegah dan ditanggulangi melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan dan pengelolaan sumberdaya hutan karena masyarakat dapat memperoleh tambahan penghasilan dari hasil Tanaman Serba Guna, dan tanaman palawija di areal kerja Hutan Kemasyarakatan seperti di Kulon Progo dan Lampung Barat. Kata. kunci: Hutan Kemasyarakatan, Pengelolaan, kelestarian hutan, tambahan penghasilan

1. Pendahuluan

Kebijakan pembangunan kehutanan yang selama ini bersifat sentmlistik dianggap oleh beberapa pihak tidak begitu efektif menjaga kawasan hutan. Dengan sistem ini, masyarakat adat/lokal kurang dilibatkan dalam pengelolaan hutan yang sesungguhnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sama sekali dari kehidupan mereka, dan kadangkala mereka justru dirugikan akibat kebijakan yang telah diambil pemerintah secara sepihak. Keterbatam yang dimiliki pemerintah seperti kurangnya tenaga lapangan, sarana dan prasarana dan dana, telah menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan mengelola sendiri hutan yang sangat luas tersebut (Rahardjo dan Isnaini, 2006). Telah memberikan kesadaran bahwa pembangunan kehutanan harus bertumpu kepada masyarakat khususnya masyarakat adat/lokal yang selama ini berinteraksi langsung dan menggantungkan hidupnya dari hutan. Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang digagas dalam Undang undang Nomor. 22 tahun 1999, telah memberikan semangat desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih banyak bagi pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya serta kesadaran Pemerintah akan pentingnya keterlibatan masyarakat adat/lokal dalain pengelolaan hutan, maka paradigma pengelolaan dan pembangunan kehutanan yang dulu berorientasi pada hutan sebagai penghasil kayu menjadi lebih menempatkan masyarakat adapt/lokal sebagai pelaku utama pengelolaan sumber daya hutan. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa pengelolaan hutan akan lebih baik dan efektif bila melibatkan masyarakat secara sungguh sunggguh (Rahaardjo dan Isnaini, 2006). Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan beberapa kebijakan dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat, yang salah satunya adalah program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Program Hutan Kemasyarakatan ini dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hutan lindung yang terlanjur dibuka oleh masyarakat setempat melalui penanaman Tanaman Serba Guna (Multi Purpose Trees Spestes) dan kawasan hutan produksi yang dapat ditanam dengan. tanaman kayu kayuan yang dapat diambil hasilnya dengan berpijak pada peraturan perattum yang telah ditetapkan. Melalui program ini lahan yang semula terbuka bisa tertutup kembali oleh Tanaman Serba Guna (Multi Purpose Trees Spesies) dan masyarakat dapat mengambil manfaat dari hasil Tanaman Serba Guna (Multi Pwpose Trees Spesies) tersebut (Arsyad, I dan S. Rahaijo. , 2004). Kerusakan hutan yang selama ini selalu dikaitkan kepada masyarakat perambah hutan dan peladang liar dapat dicegah dan ditanggulangi melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalarn kebijakan dan pengelolaan sumberdaya hutan melalui kegiatan Hutan Kemasywakatan ini. 2. Pengelolaan Hutan dan Hutan Kemasyarakatan 2.1 Pengeloban Hutan Selarna lebih dari tiga dekade, hutan Indonesia telah memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional. Nwnun kondisi hutan Indonesia saat ini begitu memprihatinkan dan sangat berbeda dengan awal pemanfaatannya pada tahun 1970 an. Kondisinya telah memburuk baik secara, kualitas maupun kuantitas sehingga tidak lagi menjadi penopang perekonomian nasional yang kuat (Wardojo, 2004 disitasi oleh Siswanty et.al., 2004). Selama ini, pengelolaan hutan dirasakan belum optimal. Menurut Rahardjo dan Isnaini (2006) keterbatasan yang dimiliki pemerintah seperti kurangnya tenaga lapangan, sarana, prasarana dan dana, telah menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan mengelola sendiri hutan yang sangat luas tersebut dan pemerintah juga kurang menempkan pengelolaan kawasan secara partisipatif dan kurang transparan, serta rendahnya aspek akuntabilitas pengelolaan. Pengelolaan hutan seringkali bersinggungan dengan berbagai kepentingan diantaranya adalah kepentingan masyarakat adat/lokal. Banyak kebijakan yang diambil pemerintah dirasakan kurang berpihak kepada masyarakat khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan dan masyarakat yang telah lama menetap di dalam kawasan hutan tersebut. Hal di atas menyebabkan konflik tidak terelakkan ketika kepentingan antara pemerintah yang berusaha untuk selalu menjaga ftmgsi konservasi hutan dengan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hutan bersinggungan. Menurut Arsyad dan Rahardjo (2004) kegagalan pengelolaan hutan karena kebijakan yang timpang tindih satu dengan lainnya dan masyarakat lokal yang kurang dan tidak dilibatkan dalam pengelolaan, belum ada kesepakatan cara mengelola hutan dan ketidakielasan kewenangan ditingkat lapangan. Pengelolaan hutan yang sentralistik juga diyakini kurang efektif sehingga harus diubah menjadi desentralistik dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama (Cahyaningsih, at at., 2006). Dan untuk mewujudkan rasa keadilan sosial dan demokrasi dalam pengelolaan hutan dan menyelesaikan konflik maka pengelolaan kolaboratif merupakan solusi yang diambil Departemen Kehutanan (Anonim, 2004). Sejalan dengan kebijakan Departemen Kehutanan, maka telah dilakukan berbagai pendekatan dalam pengelolaan kawasan hutan. Menurut Arsyad dan Rahardjo. (2004) pengelolaan berbasis multi pihak merupakan sebuah pendekatan yang efektif dalarn pengelolaan sumber daya alam. Salah satu program pemerintah yang pada prinsipnya menerapkan pendekatan berbasis multi pihak tersebut adalah kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Program ini mulai ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor. 622/Kpts II/1995 tentang Hutan Kemasyarakatan yang kemudian disempumakan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut MOO7. Pola, HKm ini juga sejalan dengan Kebijakan Departemen Kehutanan periode 2005 2009 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 456/Menhut VII/2004 yang salah satunya adalah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di dalam dan di Sekitar Hutan (Anonim, 2005). 2.2 Hutan Kemasyarakatan (HKm) Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya, ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat (meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil yang diatur dengan Penetapan Area Kerja Hutan Kemasyarakatan dan pemberian izin usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) selama, 35 tahun yang dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi setiap lima tahun (Anonim, 2007). Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pernberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara, lestari serta memecahkan persoalan ekonorni dan sosial yang terjadi di masyarakat (Anonim, 2007). Menurut Fay (2006) disitasi oleh Cahyaningsih et al. (2006) kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu wujud kesungguhan pemerintah untuk mengelola hutan dengan berbasis masyarakat dan menjadikannya sebagai salah satu bagian dari kerangka pembangunan kehutanan nasional. Dalam Anonim (2007) disebutkan bahwa penyelenggaraan Hutan Kernasyarakatan berazaskan kepada: (a) manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, (b) musyawarah mufakat, dan (c) keadilan. Oleh sebab itu, untuk melaksanakannya digunakan prinsip: (a) tidak mengubah status dan fimgsi kawasan hutan, (b) pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dilakukan dari kegiatan penanaman, (c) mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya, d) menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa, (e) meningkatkan kesejahtaraan masyarakat yang berkelanjutan, (f) memerankan masyarakat sebagai pelaku utama, (g) adanya kepastian hukum, (h) transparansi dan akuntabilitas publik (i) partisipatif dalam pengambilan keputusan. Menurut Cahyaningsih et al. (2006) melalui pola pola pengelolaan lahan di Area Kerja Hutan Kemasyarakatan, kelestanan hutan tetap terjaga dan pembaikan fungsi butan dapat ditingkatkan, serta manfaat penerapan sistem tanam multi guna (menanarn tanaman Multi PurPOse Trees Species) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 23 Manfaat Hutan Kemasyarakatan (HKm) Menurut Cahyaningsih et al. (2006) ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh bagi masyarakat, pemerintah dan terhadap fungsi hutan yaitu: 1. Bagi Masyarakat, HKm dapat: (a) memberikan kepastan akses untuk turut mengelola kawasan hutan, (b) menjadi sumber mata pencarian, (c) ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumahtangga dan pertanian terjaga, dan (d) hubungan yang baik antara pemerintah dan pihak terkait lainnya. 2. Bagi pemerintah, HKm dapat: (a) sumbangan tidak langsung oleh masyarakat melalui rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana, dan (b) kegiatan HKm berdampak kepada pengamatan hutan. 3. Bagi fungsi butan dan restorasi habitat (a) terbentuknya keaneka ragaman tanman, (b) terjaganya fungsi ekologis dan hidro orologis, melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan, dan (c) menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya. 2.4 Penerapm Hutan Kemasyarakatan Tujuh Kelompok Tani Hutan di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimwa Yogyakarta telah mengelola 202, 4 Ha hutan sejak Pebruari 2003 (Margiyanto, H., 2006) dan mendapat tambahan penghasilan bagi keluarga, dari hasil tanaman palawija yang ditanam diantara tanaman keras, dan juga di Kabupaten Lampung Barat, melalui penerapan kebun campuran telah mengelola. lahan seluas 12.898 Ha dan memberikan tarnbahan penghasilan bagi 6.537 anggota, kelompok tani HKm (Cahyaningsih, N. et al., 2006). Pada tahun 2000 2003 di Kabupaten Rejang Lebong sendiri telah dilaksanakan kegiatan Hutan Kemasyarakatan seluas 2.000 Ha, namun dengan adanya pemekaran Kabupaten Rejang Lebong menjadi Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang maka luas Hutan Kemasyarakatan yang masih masuk & dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong adalah seluas 321 Ha dengan melibakan tujuh kelompok tani peserta. 3. Kesimpulan Pengelolaan hutan bersama masyarakat adat/ lokal melalm program Hutan Kemasyarakatan (HKm) secara sungguh sungguh dapat memberikan hasil yang lebih balk dan efektif Melalui program ini lahan yang terlanjur terbuka bisa tertutup kembali oleh Tanaman Serba Guna (Multi Purpose Trees Spesies) dan tanaman kayu kayuan serta kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pemanfataan hasil Tanaman Serba Guna (Multi Purpose Trees Spesies) dan kayu kayuan tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Delta Syahrial, S.Sos. yang telah memberikan bantuan Pendanaan dan Bapak Ir. Chairunnas Kasubdin Pengelolaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong yang memberikan bantuan berupa bahan bacaan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2004. Pengelolaan Kolaboratif Peraturan Menteri Kehutanan No.P. I 9/Menhut¬11/2004.

Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.

AnonIM. 2005. Peran Penyuluh Dalam Mendukung 5 Kebijakan Departemen Kehutanan. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.

Anonim. 2007. Perattum Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut II/2007. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.

Arsyad, I dan S. Rahoo. 2004. Pengelolasn Hutan Lestari: Pembelajaran Dari hnplementasi Manajemen Kolaboratif Dalam Pengelolaan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung Dalam : Prosiding Workshop Penguatan Desentralisasi Sektor Kehutanan Di Indonesia (ed. L. Siswanty et.al.). Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan. Jakarta. Cahyaningsih, N., G. Pasya dan Warsito. 2006. Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat Panduan Cara Memproses, Perijinan dan Kiat Sukses Menghadapi Evaluasi. World Agroforestry Centre. Lampung Barat. Margiyanto, H., 2006. Mencari Jalan Terang. Siklus Edisi 21fM VIII/Juni 2006.

Rahardjo, B. Dan R. Isnaini. 2006. Study Banding Internasional Model Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Mt.Kitanglad Range Natural Park, Philippines, 4 12 Maret 2006. Lembaga Alam Tropika Indonesia. Bogor.

 

6 Responses to “HUTAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI SALAH SATU WUJUD PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT”

  1. tovan Says:

    jurnal ini bagus bisa memberi contoh untuk membuat jurnal INV

  2. h0404055 Says:

    makasih informasinya
    Silahkan kunjungi BLOG kami http://h0404055.wordpress.com
    Terdapat artikel yang menarik dan bermanfaat, apabila berkenan tolong silahkan kasih komentar
    Terima Kasih

  3. Alexander Taufan PSDAL 18 Says:

    Jurnal yang menarik.
    saya Setuju, bahwa bagaimanapun, pembangunan dalam koridor kehutanan harus melibatkan semua pihak dan ingat, manfaatnya juga harus bertumpu dirasakan masyarakat


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s