JURNAL LINGKUNGAN HIDUP

BUMI LESTARI LANGIT BEBAS POLUSI

Penanganan Perambahan Hutan melalui Penyuluhan Intensif di Kawasan Hutan Kabupaten Rejang Lebong September 18, 2010

Filed under: Lingkungan Sosial — Urip Santoso @ 10:09 am
Tags: , ,

Oleh: Adnan

PENDAHULUAN

Luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong 151.576 Ha (Badan Pertahanan Nasional dalam Satatistik Dalam Angka Kab. Rejang Lebong, 2004). Tofografi Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah pegunungan sebelah Barat  Bukit Daun, dan sebelah Utara Bukit Rimbo Pengadang dan sebelah Selatan Bukit Balai Rejang. Dari ketiga bukit tersebut merupakan kawasan hutan yang terdapat di wilayah 6 kecamatan di Kab. Rejang Lebong, luas hutannya 21.885 ha, yang tersebar di tiga wilayah yaitu Bukit Daun 1873 ha, Bukit Balai Rejang 16.754 ha, Bukit Rimbo Pengadang 3.185 ha. Luas wilayah yang sudah dirambah oleh masyarakat 3.717,85 ha, dengan jumlah kasus perambah 1067 orang (Dinas Kehutan dan Perkebunan Kab. Rejang Lebong, 2009).

Mengingat tofografi wilayah Kab. Rejang Lebong bergelombang, dengan kemiringan tanah antara 15 sampai 40 derajat luas 52.606 ha dan lebih dari 40 derajat 3.792 ha, dengan curah hujan pertahunnya cukup tinggi apabila penutup tanahnya tidak diperhatikan daerah tersebut akan rawan sekali terjadi longsor, terutama areal dengan kemiringan tanah  lebih 40 derajat.

Dari peta wilayah Kab. Rejang Lebong, pada ketiga bukit tersebut terdapat beberapa titik rawan longsor, terutama kawasan hutan bekas perambahan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang tidak mengerti akibat kerusakan ekologi hutan dan pada akhirnya nanti akan menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar sekali terhadap manusia itu sendiri, baik dari segi  lingkungan maupun sosial ekonomi pada generasinya akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian hutan secara alami adalah pepohonan yang beraneka ragam jenisnya dimana keseimbangan antara plora dan pauna dengan kata lain ekosistemnya belum pernah dijamah oleh manusia, masih alami sehingga terjadi keseimbangan rantai ekosistem  di dalam lingkungannya. Sesuai dengan pendapat, Simon (1999) suatu asosiasi tumbuh-tumbuhan yang didominasi oleh pepohonan atau vegetasi berkayu lainnya yang menempati areal cukup luas. Pemerintah Indonesia dalam UU No 41 Tahun 1999, tentang kehutanan mendifinisikan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, (Salim, HS, 2002). Pemerintah Indonesia membedakan pengertian kawasan hutan dan hutan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Jadi kawasan hutan adalah status kawasan dilihat dari sisi hukum, sedangkan hutan adalah tipe penutupan lahan atau vegetasi. Dalam kenyataannya suatu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan dapat berupa perkampungan yang memiliki bangunan rumah, gedung sekolah, dan pasar. sebaliknya, suatu wilayah yang tidak termasuk kawasan hutan, misalnya kampus suatu perguruan tinggi atau kantor pemerintah, dapat memiliki penutupan lahan yang dapat dikatogorikan sebagai hutan. Secara ekologi hutan adalah suatu ekosistem, yang terdiri dari komponen abiotik seperti udara, air dan tanah, dan komponen biotik yang terdiri dari tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme. Ekologi hutan mencangkup semua studi tentang ekosistem hutan secara menyeluruh maupun yang hanya mempelajari sebagian aspek dari ekosistem hutan (Wiryono, 2009).  Studi menyeluruh misalnya penelitian tentang suksesi hutan yang meliputi perubahan vegetasi, hewan dan tanah selama suksesi berlangsung. Studi yang spesifik misalnya dekomposisi seresah, keragaman burung, pola distribusi suatu spesies juga termasuk dalam ekologi hutan. Jadi ruang lingkup ekologi hutan sangat luas, penulisan ilmiah ini menganalisa dan membahas data skunder yang bersumber baik dari Dinas Kehutan dan Perkebunan Kab. Rejang Lebong maupun Buku dalam Angka Kab. Rejang Lebong (2004).  Pasal 47 UU Nomor 41 Tahun 1999 , bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:  (1). Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, dan (2). Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengolahan hutan, (Salim, H.S, 2002).

Indek keaneka ragaman dan kekayaan jenis pohon di beberapa type komunitas di Provinsi Bengkulu, cukup tinggi jumlahnya, (Wiryono, 2009). Keseimbangan juga terjadi antara komponen biotik dan abiotik, misalnya curah hujan dan suhu yang tinggi akan menghasikan vegetasi hutan. Jika hutan ditebang maka terjadi tidak keseimbangan antara iklim dan tipe vegetasinya. Maka lahan tersebut akan mengalami suksesi, yaitu perubahan komunitas sehingga pada akhirnya akan menjadi hutan kembali dalam waktu tertentu, (Odum, E. HLM, 1993. Dampak yang terjadi akibat perambahan hutan, hambatan pengendalian banjir dengan sarana-sarana stuktural, lebih diperburuk keadaannya oleh terjadinya penggundulan hutan secara meluas dihampir setiap bagian daerah, penggundulan hutan dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh uang tunai, tetapi resiko akibat menebang hutan secara drasmatis mengakibatkan banjir. Jika daerah sumber air(catchment area) sungai berada dihutan lebat, maka jaringan akar yang rumit dari pohon-pohon yang ada berfungsi sebagai sepon besar yang menyerap air hujan, melepaskan air ini sangat lambat ke dalam sungai dibawahnya. Tetapi, begitu daerah sumber air hutannya menjadi gundul, maka derasnya aliran air (merupakan bagian air hujan) meningkat tajam. demikianlah diketahui dari studi UNISCO tahun 1980, (Mochtar Lubis, 1993).

Tabel 1.  Tipe dan lokasi komunitas, berdasarkan keragaman dan kekayaan jenis pepohonan hutan di Bengkulu.

Type dan lokasi komunitas Indeks keragaman jenis (H) Kekayaan jenis (S)
Hutan mangrove meara 0,06 9
Hutan sungai rawa besar 0,93 14
Hutan pegunungan bukit kaba sisi selatan 1,28 36
Hutan dataran rendah taba penanjung 1,75 76

Tabel. 2. Luas wilayah Kab. Rejang Lebong, menurut ketinggian tempat dari permukaan laut yaitu :

Ketinggian tanah (DPL) m Luas wilayah (ha)
0-100 2.250
100-500 48.324
500-1000 64.345
> 1000 36.657

Sumber : Data Statistik Kab. Rejang Lebong dalam angka th 2004

Tabel. 3. Luas wilayah Kab. Rejang Lebong, menurut derajat kemiringan tofografi tanah

Kemiringan tanah derajat Luas wilayah (ha)
15-40 52.606
> 40 3.792

Sumber : Data Statistik Kab. Rejang Lebong dalam angka th 2004

Tabel. 4. Luas wilayah Kab. Rejang Lebong, menurut jenis tanah

Jenis tanah Luas wilayah (ha) Persentase
Andosol 38215 25.21
Alluvial 7626 5.03
Rogosol 4926 3.25
Latasol 18621 12.28
Podsolik 17241 11.37
Komplek Podsolik merah kuning, latasol dan Litosol 14216 9.38
Komplek Podsolik coklat,  padsol dan Latasol 50731 33.48
Renzina
Jumlah 151.576 100.00

Sumber : Data Statistik Kab. Rejang Lebong dalam angka th 2004

Dengan mengamati (Tabel. 2, 3, dan 4) letak ketinggian tanah antara 500 sampai 1000 diatas permukaan laut seluas 64.345 ha, kemiringan tanah lebih 40 derajat seluas 3792 ha, dan jenis tanah podsolik coklat, padsol dan latasol 33.48 persen mendominasi tanah di Kab. Rejang Lebong (BPS, Kab. Rejang Lebong, 2006). Mengamati kondisi tanah dari data tersebut, apabila vegetasi pepohonan sebagai penutup tanah dikawasan hutan yang dirambah secara liar tidak memperhatikan aspek ekologi hutan akan terjadi tanah erosi dan longsor akibat pertahanan permukaan tanah oleh akar pohon telah busuk dalam tanah. Dampak tersebut baik segi lingkungan dan sosial ekonomi sangat dirasakan ditengah-tengah kehidpan masyarakat, sebagai contohnya tanah terjadi longsoran ditebing-tebing pinggir jalan akibatnya badan jalan rusak yang tidak bisa dilewati oleh pengguna jalan. Sebagian longsoran akan menimbun pengairan irigasi yang mengakibatkan air sawah terjadi kekeringan, atau sebagian akan terjadi pengendapan lumpur diwaduk irigasi yang mengakibatkan terjadi pendangkalan sumber air irigasi yang mengalir ke areal persawahan.

PEMBAHASAN

Dari data tentang kerusakan ekosistem hutan dan dampak social ekonomi pada masyarakat Bengkulu khususnya di Kab. Rejang Lebong. Pada akhir-akhir ini banyak kerusakan hutan akibat terjadinya penebangan kayu secara liar atau illegal loging oleh oknum  yang tidak bertanggung jawab, perambahan hutan tersebut dapat berjalan dengan baik dikarenakan tali rantainya berjalan sedemikan rupa dengan waktu sudah cukup lama. Untuk mengeluarkan kayu-kayu di hutan rimba belantara, tentunya memerlukan pendanaan dan tenaga yang cukup besar, dari sini timbul suatu pertanyaan tentang kasus-kasus tersebut seperti :

1). Kapan perambahan hutan mulai terjadi ?

2). Dikawasan hutan mana terjadinya perambahan ?

3). Siapa pelaku dan penampungan hasil perambahan hutan di Kab. Rejang Lebong ?

4). Bagaimana terjadinya system tali rantai perambahan hutan di Kab. Rejang Lebong ?

5). Seberapa jauh akibat perambahan hutan terhadap dampak lingkungan, sosial dan ekonomi pada masyarakat Kab. Rejang Lebong ?

6). Bagaimana cara efektif dan efisien penegak hukum dalam operasi menjalankan tugasnya dalam mengatasi illegal loging di Kab. Rejang Lebong ?

Dari pertanyaan tersbut penulis mencoba memberi jawaban berdasarkan imformasi serta data-data yang diperoleh dari sumber buku yang ada.

Ad.1. Kapan terjadi perambahan serta kawasan hutan mana di Kab. Rejang Lebong

Sumber data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Rejang Lebong, perambahan hutan di Kab. Rejang Lebong sudah berjalan sejak tahun 1985 di wilayah kawasan hutan seperti Bukit daun, Bukit Kaba, dan Bukit Balai Rejang dengan berbagai tipe hutan : Suaka Alam, Lindung, Cagar Alam, Hutan Wisata, dan TNKS. dari tahun 1985 sampai tahun 2009 sebanyak 1064 orang kasus yang dapat ditangan sebagai perambahan hutan di Kabupaten Rejang Lebong. Luas hutan 21.885 ha terdapat di Bukit Daun 1973 ha, Rimbo Pengadang 3185 ha, dan Bukit Balai Rejang 16754 ha, luas hutan yang telah dirambah 3.717,85 ha, Dinas Kehutan dan Perkebunan Kab. Rejang Lebong, 2006). Dari data tersebut ternyata tingkat kerawanan perambah hutan di Kab. Rejang Lebong masih cukup tinggi, hal tersebut dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang dalam hal pelestarian lingkungan khususnya tentang hutan.  Kasus tersebut dapat dikaitkan dengan masih rendahnya tingkat pendidikan akhirnya tentang perlindungan hutan tentang hokum masih rendah.

Ad.2. Siapa dan bagaimana pelaku dan penampungan hasil perambahan hutan  tersebut.

Sumber data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Rejang Lebong, secara garis besarnya baru terungkap masyarakat kecil yang terdapat dikawasan hutan tersebut, hasil ilegal loging dijual pada penampungan untuk kebutuhan hidup. Sedangkan  orang-orang yang bermodal besar dibelakangnya belum terungkap secara serius. Lebih parah lagi sebagian hutan yang ditebang lahannya diperuntukkan perkebunan, tanpa menghiraukan derajat kemiringan tanah yang tajam membawa dampak erosi dan longsor. Untuk mencegah terjadinya penebangan hutan secara liar, mari kita bersama-sama untuk mencari imformasi secara luas siapa pendanaannya serta penampungan dalam penebangan kayu ilegal loging tersebut, di daerah Kab. Rejang Lebong. Tanpa memperhatikan tali rantai usaha ilegal tersebut sehingga penebangan hutan tetap berjalan dengan lancar di Kab. Rejang Lebong.

Ad. 3. Seberapa jauh dampak lingkungan akibat perambahan hutan di Kab. Rejang  Lebong.

Hutan yang alami memiliki ekosistem yang berimbang antara komponen biotik dengan abiotik, hal tersebut dapat terjaga kelestariannya bila kesadaran masyarakat sudah tumbuh ditengah-tengah masyarakat tentang arti dan mamfaat hutan terhadap kehidupan generasi anak cucunya dimasa mendatang. Banyak akibat penebangan hutan secara membabi buta tanpa perencanaan yang tepat di belahan dunia ini, terutama di Indonesia seperti di jambi, Pekan Baru, Sumatera Selatan, Bengkulu dan daerah-daerah lain, sering terjadi banjir, longsor tanah semuanya adalah ulah manusia itu sendiri pada akhirnya akan menimbulkan bencana terhadap manusia itu sendiri. Bila diamati dan dicerna secara kasat mata bahwa pengaruh akibat penebangan hutan terhadap lingkungan dan sosial ekonomi di Kab. Rejang Lebong, sudah dapat dirasakan fenomena alamnya seperti kenaikan suhu dan kelembaban, hujan turun tidak teratur sehingga menyebabkan erosi pada lereng-lereng bukit yang mengakibatkan pendangkalan air diberbagai bendungan irigasi di daerah Kab. Rejang Lebong. Dampak yang ditimbulkan secara lansung akan berpengaruh terhadap pengurangan debit air irigasi dimusim kemarau untuk persawahan sehingga menurunkan produksi padi pada musim panen. Kemudian pada musim penghujan sering terjadinya gagal panen, dikarenakan pelimpahan air hujan atau banjir melebihi kapasistas penampungan waduk irigasi yang menyebabkan kerusakan pada lahan persawahan petani. Bahkan lebih parah lagi terjadinya perendaman dirumah penduduk akibat kebanjiran yang tidak terkontrol lagi.  Kemudian sarana inprastruktur sering terjadi kerusakan akibat banjir seperti jalan, jembatan menuju usaha tani dan waduk.

Ad. 4. Bagaimana cara mengatasi perambahan hutan yang efektif dan efisen

Dari jumlah kasus yang ditangani oleh penegak hukum tentang illegal loging, ternyata masih banyak masyarakat buta hukum dan kebal hukum dimata hukum, hal tersebut bisa terjadi diberbagai daerah pada abad moderen ini, kenapa ?

Penulis memandang sisi manusia, yaitu penegak hukum, masyarakat dan pihak kepentingan lainnya.

1). Petugas lapangan masih perlu ditingkatkan pelatihan-pelatihan yang sifatnya lebih profesional dalam menjalankan tugas, sehingga diperlukan sarana dan prasarana yang lebih memadai pada person yang ditugaskan, baik mobilisasi maupun komunikasi secara terpadu dari kawasan hutan lindung. Perlu ditingkatkan jumlah personnya agar tercapai pada wilayah-wilayah sasaran dari penjagaan sesuai dengan luas kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Buat pemetaan titik-titik rawan akibat perambahan hutan yang sering terjadi dikawasan hutan tersebut.

2). Masyarakat

Masyarakat terutama penduduk disekitar kawasan hutan masih perlu diberi bimbingan dan penyuluhan-penyuluhan dari instansi terkait tentang sangsi akibat perambahan hutan secara ilegal. Berilah penyuluhan dan pelatihan yang sifatnya sering dengan warga setempat dalam penjagaan hutan, terutama hutan yang telah gundul diberi kesempatan pada warga setempat dalam pengolahan hutan produksi dengan tujuan menghijau kembali hutan yang telah gundul sekaligus memperoleh incam dari petani plasma tersebut dengan dibuat perda oleh pemerintah daerah. Bila permasalahan tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, banyak sekali mamfaat yang bisa dipetik dalam bentuk kerjasama dengan warga yang ada dikawasan hutan tempat tinggalnya. Seperti lahan yang gundul dengan pola sering antara dinas instansi terkait dengan warga setempat, pada tanah gundul ditanam hutan seperti durian, kemiri atau tanaman lainnya disamping panen buahnya, pohon tersebut dapat menutup tanah yang gundul sebagai penguat tanah dari perakarannya. Kerjasama tersebut saling menguntungkan antara pemerintah dengan petani plasma dalam jangka waktu panjang.  Kemudian bentuk sering tersebut, warga yang belum memiliki tanah pertanian, dengan adanya pola tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran ditengah masyarakat, yang sekaligus mengurangi perambahan hutan karena warga setempat merasa memiliki dan bertanggung jawab dengan diberi pengertian serta pertanggung jawabannya dalam program pemerintah tentang perlindungan hutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan :

a). Kawasan wilayah hutan Kab. Rejang Lebong, kemiringan tanah lebih dari 40 derajat pada jenis tanah yang beraneka ragam seperti Alluvial, regosol, podsolik merupakan titik rawan tanah longsor.

b). Melihat data luas kawasan hutan, dan memandingkan jumlah perambah dan areal hutan yang telah dirambah masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam arti difinisi hutan secara ekologi hutan.

c). Melihat dampak secara lingkungan, sosial dan ekonomi sudah dapat dirasakan akibat penebangan hutan secara illegal di Kab. Rejang Lebong.

2. Saran :

a). Melihat semakin luasnya areal perambahan hutan di Kab. Rejang Lebong, perlu ditingkatkan jumlah petugas lapangan dari instansi terkait, dan memperhatikan sarana baik mobilisasi dan komunikasi yang lebih canggih dalam hal operasionalnya ketempat sasaran dan target pencapaian tujuan daerah titik-titik rawan perambahan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

b). Perlu ditingkatkan penyuluhan-penyuluhan oleh instansi terait kepada masyarakat Kab. Rejang Lebong, khusunya kepada masyarakat yang tinggal dikawasan hutan untuk memberi arahan dan sangsi akibat penebangan kayu secara illegal, dengan sangsi cukup berat. Kawasan hutan yang telah gundul perlu dihijaukan kembali, dengan pola sering antara instansi terkait dengan penduduk yang bertempat tinggal dikawasan hutan tersebut, dengan pola petani plasma yaitu penanaman hutan berproduksi dengan komoditas monokultur.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2004. Rejang Lebong Dalam Angka, Badan Pusat  Statistik dan Pemerintah Kab. Rejang Lebong.

Badan Pusat Statistik, 2006. Rejang Lebong Dalam Angka, Badan Pusat  Statistik dan Pemerintah Kab. Rejang Lebong.

Indriyanto. 2005. Ekologi Hutan, Bumi Aksara.

Irwan, ZD. 1992. Prinsip-Prinsip Ekologi dan Organisasi: Ekosistem, Komunitas, dan Lingkungan. Jakarta, Penerbit Bumi Aksara.

Kadri, W. Dkk. 1992. Manual Kehutanan. Jakarta, Departemen Kehutanan Republik Indonesia.

Mochtar Lubis. 1993. Dampak Sosial Dan Lingkungan Bendungan Raksasa, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Odum, E. HLM. 1993. Dasar-Dasar Ekologi. Terjemahan oleh Tjahjono  Samingan dari Buku Fudamentals of Ecology. Jogjakarta, Gajah Mada Universitas Press.

Setiadi, Y. 1983. Pengertian Dasar Tentang Konsep  Ekosistem. Bogor. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Salim, HS. 2002. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika.

Wiryono, 2009. Ekologi Hutan, Unib Press.

Wiryono dan Darmi, 2003. Prefensi Jenis Serasah dan Kecepatan Dekomposisi Seresah oleh Cacing Tanah. Jurnal Penelitian Universitas Bengkulu.

 

6 Responses to “Penanganan Perambahan Hutan melalui Penyuluhan Intensif di Kawasan Hutan Kabupaten Rejang Lebong”

  1. asdf Says:

    i am addicted to farmville

  2. assslmwr,wb..sebelumnya saya mohon bila terjadi kesalaha kata dalam kata komentar saya berikut ini.membahas masalah ekoisistem alam atau flora dan fauna.disini saya mengomentari satwa burung disana..mengapa ketika saya berada menjelajahi kawasan hutan disana alangkah terkejutnya saya saat itu hutan itu tidak berpenghuni.satwa burung tidak kedengar kicaunya.saya bertanya mengapa..nah dari informasi yg saya dapat bahwa banyak pemburu burung yg mengambil buruannya di kawasan hutan disana.

  3. anwar_hidayat Says:

    Mohon ijin bagi pengelola untuk mengcopy posting jurnal ilmiah anda, sebagai bahan referensi kami. trimakasih..

  4. Weli sulastri Says:

    Perambahan hutan menjadi lahan perkebunan dilatarbelakangi oleh pertambahan penduduk, meningkatnya kebutihan hidup masyarakat, ketakutan masyarakat akan langkanya lahan pertanian/perkebunan di masa mendatang.

  5. Weli sulastri Says:

    Instansi terkait harus mampu memberikan sosialisasi bukan hanya tentang penegakan hukum tapi juga mampu menanamkan keyakinan pada masyarakat bahwa untuk meningkatkan produksi pertanian/perkebunan tidak selalu membutuhkan lahan yang luas tapi dapat juga dilakukan dengan kegiatan intensifikasi pertanian/perkebunan


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s